Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden Jokowi menyatakan pemerintahannya tidak main-main dalam bidang pertahanan.

Jokowi menjelaskan anggaran yang dikucurkan untuk kementerian Pertahanan mencapai Rp 107 triliun, nomor dua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca: Jokowi: Menanamkan Pancasila Harus Dimulai dari PAUD Hingga S3

"‎Anggaran di Kementerian Pertahanan sudah Rp 107 trilun, nomor dua setelah Kementerian PU. Artinya perhatian di pertahanan bukan main-masih. Semuanya masih terus proses, kalaupun masih ada yang kurang, pasti diperbaiki," ungkap Jokowi dalam debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019) malam.

Baca: Jokowi Tegaskan Butuh Kecepatan dalam Pelayanan Pemerintahan

Dalam hal menjaga pertahanan, menurut Jokowi penting sekali melakukan gelar pasukan yang terintegrasi dalam artian tidak Jawasentris.

Mantan wali kota Solo ini mengaku sudah memerintahkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI membangun Divisi III Kostrad di Gowa, Komando AU di Biak, Armada III AL di Sorong.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan gelar pasukan terintegrasi di empat titik penting, Natuna, Morotai, Saumlaki dan Biak.

Baca: Maruf Amin: Pak Jokowi Sudah Mantap Menolak Khilafah

Melalui gelar pasukan terintegrasi ini, Jokowi berharap titik pinggir di negara bisa terjaga seluruhnya.

Terlebih Indonesia mempunyai radar maritim udara di 11 titik yang saling terintegrasi.

"Kita sudah menguasai 100 persen wilayah kita. Ada 11 titik radar maritim yang sudah tersambung. ‎Saya optimis, melalui penguasaan radar udara kita bisa tahu siapa saja yang masuk ke teritori kita," katanya.