TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sandiaga Uno, calon wakil presiden nomor urut 02, mengaku siap kapan saja bertemu dan bernincang dengan KH Ma'ruf Amin, calon wakil presiden nomor urut 01.

Kesempatan bertemu secara langsung dengan Ma'ruf Amin merupakan momen yang sudah lama ia tunggu.

"Kapanpun saya siap. Anytime, kalau beliau telepon ingin ketemu sekarang saya langsung berangkat. Beliau ingin ketemu pukul berapapun saya langsung berangkat," ujar Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (25/4/2019).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan sudah meminta bertemu langsung dengan Ma'ruf Amin sejak Agustus 2018.

"Sejak awal kampanye pada Agustus 2018 saya sudah berupaya ketemu beliau lewat Ustaz Yusuf Mansur, tapi belum ada respon. Lalu pada saat kampanye damai saya juga langsung katakan ke beliau untuk bertemu dan minta arahan tapi belum terlaksana. Tentu ini akan jadi momen yang saya tunggu sejak lama," tegas Sandiaga Uno.

Sandiaga mengatakan pertemuan kedua pihak yang bersaing di Pemilu 2019 tak perlu menunggu sampai penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.

"Saya kira antara saya, Kiai Ma'ruf Amin, Pak Joko Widodo, dan Pak Prabowo Subianto harus fokus membicarakan pada temuan masyarakat seperti ada dugaan penambahan dan pengurangan suara, itu harus menjadi fokus kita bersama," ujarnya.

Baca: Fatima Mengaktifkan Bom Bunuh Diri Saat Rumahnya Diserbu Polisi, Menewaskan Janin Serta 3 Putranya

Untuk membahas hal itu menurutnya tak perlu ada perantara (utusan).

"Langsung saja ketemu," katanya.

Perjuangan Meski Cuma Satu Suara
Sebelumnya, Senin (22/4/2019), Ma'ruf Amin mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk bertemu langsung dengan Sandiaga Uno.

SedangJokowi mengaku sudah mengirim utusan untuk bertemu Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu Sandiaga Uno membantah dirinya pernah mengatakan proses Pemilu 2019 sudah berlangsung jujur dan adil (jurdil).

Sandiaga menegaskan dirinya terus berkeliling ke berbagai daerah untuk memberi semangat relawan penghitung suara C-1 sebagai upaya untuk memastikan proses pemilu berlangsung jurdil.

"Saya tidak bilang proses pemilu kita sudah jurdil, jangan diplesetkan. Laporkan kalau ada ketidaklaziman. Kita harus kritis apakah ada penyalahgunaan anggaran negara untuk calon presiden tertentu, atau apakah ada penyalahgunaan wewenang," ungkapnya.

Menurutnya kesimpulan apakah Pemilu 2019 berlangsung jujur dan adil baru bisa dipastikan setelah KPU menyampaikan hasil penghitungan suara pada 22 Mei mendatang.

"Sudah jurdil itu sedang kita perjuangkan. Sedang saya perjuangkan hingga titik darah penghabisan, jangan sampai satu suara hilang, itu akan saya perjuangkan," tegasnya.

Sandiaga menjelaskan relawan Ruang Sandi melakukan input data dari C-1 untuk disampaikan kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Pihak Ruang Sandi mengatakan sudah menyampaikan rekapitulasi sekira 13 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia kepada BPN.

Khawatir Digerebek
Sandiaga Salahudin Uno menolak untuk mengungkapkan lokasi penghitungan suara hasil C-1 internal kubu Prabowo Subianto-Sandiaga.

Alasannya untuk menghindari adanya abuse of power (penyalahgunaan wewenang) pihak tertentu.

"Saya selalu ditanya wartawan di mana lokasinya, tapi saya memutuskan tak membuka ya karena khawatir ada abuse of power. Lagi hitung-hitung tiba-tiba nanti digerebek," ungkap Sandiaga.

Ia menegaskan bila rekapitulasi sudah selesai, dirinya siap membuka datanya kepada publik.

Begitu pula pihaknya siap menyampaikan dugaan kecurangan kepada pihak terkait di antaranya Bawaslu dan tim gabungan pencari fakta independen.

"Kalau rekapitulasi sudah sampai pada level selesai akan kami buka secara transparan, kalau prosesnya baik pasti hasilnya baik juga," tegasnya.

Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan angkat bicara soal permintaan kubu Jokowi-Ma'ruf kepada pihaknya untuk membuka data C-1.

Data C-1 tersebut selama ini menjadi dasar klaim kemenangan kubu Prabowo-Sandi.

Ferry Mursyidan Baldan mengaku heran pada desakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

Menurutnya yang seharusnya meminta atau mendesak adalah KPU dan Bawaslu, bukan TKN.

"Mengapa TKN yang risau, kan seharusnya KPU. Bukti itu nanti kami catatkan, lengkapi, dan kami sampaikan pada KPU atau Bawaslu. TKN kan sama dengan BPN, bukan penyelenggara pemilu," ujar Ferry Mursyidan Baldan di Posko Pemenangan, Jalan Kertanegara No 6, Jakarta, Kamis.

Ferry tidak gentar dengan ancaman kubu TKN Jokowi-Maruf membuka data kecurangan. Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pihaknya juga memiliki sejumlah bukti kecurangan.

"Kalau mereka punya data silakan, kami juga punya data," katanya.

Ferry menyebut formulir C-1 yang menjadi basis rekapitulasi kubu Prabowo-Sandi akan dilampirkan kepada KPU dan Bawaslu. (tribunnetwork/tim)