Nama-nama Calon Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin Beredar, Ini Jawaban Para Menteri
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengesahkan hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 pada 22 Mei 2019 nanti.
Editor: Hasanudin Aco
Jika tidak menjadi menteri Nila Moeleok berencana kembali mengajar kembali, mengingat ia juga berprofesi sebagai dosen.
“Saya kan dosen yaa barangkali bisa kembali ke dosen ya,” ujar Nila Moeleok.
Keinginannya kembali mengajar sesuai dengan prinsip hidupnya yang ingin terus membantu orang banyak, yang juga banyak teralisasikan saat ia menjadi Menteri Kesehatan.
“Membantu orang dalam jumlah banyak prinsip hidup saya, artinya mari kita selalu memberi dalam hal sekecil apapun, sekarang kita bisa membeli lebih besar artinya seperti ini kan bagus sekali,” tutur Nila Moeleok.
Melihat masyarakat yang sembuh sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik pun menjadi kepuasaan bagi Nila Moeleok saat menjalani tugasnya jadi Menteri Kesehatan.
“Kalau ini bisa bergulir kita bisa lebih menolong orang-orang, yang terbuangkan mereka bisa sembuh, bisa berdaya, bisa berhasil dan sebagainya,” pungkas Nila Moeleok.
Susi Pujiastuti
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti hadir menjadi narasumber talkshow bertema: Perempuan Bisa Apa Dalam Mencegah Korupsi, Kekuatan Perubahan Inspirasi Perubahan.
Acara yang digelar Jumat (26/4/2019) di Gedung Lama KPK, Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan ini digelar dalam rangka perayaan HUT ke-5 gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) Sekaligus perayaan Hari Kartini.
Di kesempatan tersebut, Menteri Susi mengungkapkan akan sangat baik jika dunia memberikan kesempatan pada perempuan.
Dia meyakini, di tangan kaum perempuan, dunia bakal menjadi lebih baik.
"Data dari Bank Dunia, survei di 150 negara, didapatkan wanita lebih bisa dipercaya dari pada laki-laki. Ini karena wanita kerjanya itu lebih baik dan peduli. Keadaan ini tidak menutup adanya pelaku korupsi wanita, tapi kan presentasinya kecil," ungkap Menteri Susi.
Menteri Susi juga bicara soal kontribusi perempuan di Parlemen yang masih sangat minim.
Di beberapa negara seperti Jerman, angka representasi perempuan di Parlemen Jerman jauh lebih tinggi dari pada di Indonesia.
Dia meyakini Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sama untuk mewujudkan kontribusi perempuan di parlemen.
Seperti diketahui, UU No 2 tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.
"Melihat beberapa penelitian, mestinya pemerintah buat Undang-Undang yang lebih memberikan posisi pada perempuan. Tidak tertutup ada oknum perempuan jadi pelaku korupsi tapi ratenya jauh," kata Menteri Susi.
"Di Parlemen 30 persen wanita mungkin harus ditambah karena Parlemen itu penting. Pak Jokowi kalau perlu tambah, kan menteri perempuannya dulu 9, lalu jadi 8. Kalau perlu jadi 15, ditambah lagi," pinta Menteri Susi yang disambut tepuk tangan oleh narasumber lain dan peserta talkshow.
"Prosentase wanita di Polandia, menteri perempuan itu lebih dari 40 persen dan saya lihat itu lebih baik. Saya pun jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, saya mudah kerja sama dengan jenderal-jenderal seperti Panglima TNI dan Kapolri," tambah Menteri Susi.
Yenny Wahid
Sebelumnya, Ketua Hubungan Luar Negeri PP Muslimat NU Yenny Wahid yang juga menjadi narasumber mengatakan seorang perempuan terlebih ibu punya hak luar biasa untuk menularkan nilai-nilai kebaikan pada anak.'
Terlebih lagi dalam banyak penelitian, diungkap Yenny, ada korelasi langsung antara keterlibatan perempuan dengan tingkat korupsi rendah.
"Perempuan punya kemampuan lebih untuk memerangi korupsi. Perempuan harus aktif jadi agen perubahan. Ini terlibat betul efek luar biasa dari perempuan," tambah Yenny Wahid. (tribunnews/apfia/fahdi fahlevi/ria anastasia/theresia felisiani)