Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menantang adu data kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk adu data di rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menanggapi sikap BPN yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU.

Wahyu menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Baca: Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU, Jubir TKN: Sama Dengan Memusuhi dan Mengkhianati Rakyat

Baca: Tolak Perhitungan KPU dan Bikin Wasiat, Prabowo: Gak Usah Nakut-nakutin Kita Dengan Makar-makar

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil pilpres milik mereka di tiap provisi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU.

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Padahal, lanjut Wahyu, rapat itu harusnya menjadi ajang adu data bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu.

Setiap saksi dari pasangan calon maupun partai politik bisa mengkroscek lagi hasil rekapitulasi KPU dengan data yang masing-masing telah mereka pegang.

Baca: KPU RI Kembali Beri Perpanjangan Waktu Bagi DKI Kejar Rekap Suara Tingkat Provinsi

Baca: Terkait Pengelolaan Penghitungan Suara KPU, Kubu Jokowi: Prabowo Tak Hormati Suara Pilihan Rakyat

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik.

Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," kata dia.

Hingga Selasa (14/5/2019) malam, hasil rekapitulasi 19 provinsi telah ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU.

Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di 14 provinsi.

Baca: Tolak Penghitungan Suara KPU,Kubu Jokowi Sebut Prabowo Tidak Tunjukkan Sikap Negarawan

Baca: Respons KPU terhadap Penolakan Kubu Prabowo atas Hasil Rekapitulasi Nasional

Sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 5 provinsi.

Sementara ini, jumlah perolehan suara Jokowi Ma'ruf unggul dengan 37.341.145 suara.

Sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 22.881.033 suara.

Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 14.460.112.

Namun, pada Selasa sore kemarin, BPN Prabowo-Sandi menegaskan menolak penghitungan suara yang tengah berjalan di KPU.

Baca: Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU, TKN: Seharusnya Prabowo Malu Kepada Rakyat

Baca: BPN Prabowo-Sandi Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU RI

Alasannya, BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya di Pilpres 2019.

"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara 'Mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo-Sandi tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Diantaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

Baca: Fakta Acara Ungkap Kecurangan Pemilu: Prabowo Diklaim Menang 54,24%, BPN Tolak Hasil Perhitungan KPU

Baca: Dituding Banyak Salah Input Data, KPU: Buktikan dengan Dalil Kuat

BPN juga menampilkan penghitungan suara versi mereka.

Anggota Dewan Pakar BPN Laode Kamaluddin mengungkapkan, berdasarkan data sistem informasi Direktorat Satgas BPN, perolehan suara Prabowo-Sandi unggul.

Hingga Selasa (14/5/2019), pasangan Prabowo-Sandiaga disebut memperoleh suara sebesar 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

Sedangkan pasangan Jokowi-Ma-ruf Amin memperoleh suara sebesar 44,14 persen. "Di tengah banyaknya kecurangan posisi kita masih ada di 54,24 persen," ujar Laode.

(Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KPU Tantang BPN Prabowo-Sandi Adu Data di Pleno Rekapitulasi