Tanggapan Sejumlah Pihak soal Prabowo yang Akan Tolak Hasil Pemilu 2019 oleh KPU jika Ada Kecurangan
Penolakan Prabowo terhadap hasil Pemilu 2019 yang dikeluarkan KPU mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, baik politisi maupun rohaniawan.
Editor: Fitriana Andriyani
Termasuk untuk caleg dari koalisi capres-cawapres petahana Jokowi-Maruf maupun caleg dari koalisi Prabowo-Sandiaga.
Sebab, dua jenis pemilu tersebut dilakukan secara serentak.
"Konsekuensinya kalau pemilu ini tidak diakui, misalnya, itu akan berdampak juga pada hasil pemilihan legislatif. Sementara partai-partai pengusung kedua belah calon itu tampaknya sudah melakukan pencapaian yang maksimal bagi caleg-calegnya," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
"Karena itu suatu paket atau kesatuan pileg dan pilpres itu yang diadakan langsung dalam satu hari," kata Bambang.
Baca: Pakai Data BPN, TKN Patahkan Tuduhan Kecurangan, Ada TPS Siluman Tapi yang Menang Prabowo-Sandi
3. Benny Susetyo
Rohaniawan Pastor Antonius Benny Susetyo ikut menanggapi soal penolakan hasil Pemilu 2019 oleh Prabowo Subianto.
Benny mengharapkan, Prabowo-Sandiaga memiliki jiwa ksatria dalam menerima hasil Pemilu 2019 untuk menjaga tatanan demokrasi Indonesia.
"Setiap paslon kan sudah menyatakan siap kalah dan menang. Pada awal mencalonkan diri, Prabowo-Sandi mempercayai penyelenggara pemilu. Menjelang pengumuman, masing-masing paslon harus memiliki keberanian menjadi ksatria, budaya itu yang penting," ujar rohaniawan Benny Susetyo kepada Kompas.com, Kamis (16/5/2019).
Baca: BPN Prabowo-Sandiaga akan Kehilangan Hak Moral Masyarakat Jika Tak Ajukan Gugatan ke MK
4. Dedi Mulyadi
Senada dengan Bambang Soesatyo, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Dedi Mulyadi berpendapat, penolakan hasil Pemilu 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai.
Termasuk Partai Gerindra.
Sebab, Pemilu 2019 merupakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi, hingga tingkat KPPS.
Pengawasanya pun berasal dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat kelurahan/desa.
"Kalau dianggap pemilu curang, berarti pileg juga curang. Kalau pileg curang, berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu," kata Dedi.
