Demokrat Disarankan Terus Terang Saja Tak Mau Ikut Rombongan yang Kalah di Pilpres
Mantan politisi Partai Demokrat, Tridianto melihat fenomena ini sebagai hal yang biasa saja di politik.
Editor: Hasanudin Aco
"Koalisi ini akan berakhir, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi atau Prabowo," ujar Ferdinand Hutahaean.
Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi berakhir. Karena bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.
"Itu sangat mungkin. Tidak ada masalah bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.
Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.
"Jadi tidak perlu partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.
Dia memahami dinamika yang kini terjadi di internal Partai politik di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Sehingga cukup bisa memahami permintaan agar Partai Demokrat keluar dari koalisi.
"Saya tegaskan partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral dan politiknya mengawal koalisi Adil dan Makmur hingga akhir kompetisi ini selesai," ucapnya.
BPN Tak Paksa Demokrat Bertahan Dalam koalisi
Melansir Kompas.com, Selasa (7/5/2019), Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, masyarakat dapat menilai pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengenai kerja sama dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur jika Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.
Andre mengatakan, sebaiknya komentar dari kader-kader Demokrat disampaikan dalam forum internal koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Kalau ingin berkomentar bicara, ayo di forum internal, bukan di media atau medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media atau media sosial," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/5/2019).
Andre mengatakan, prinsip BPN dalam berkoalisi adalah rasa kebersamaan antarpartai dan semangat perjuangan.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade (Taufik Ismail/Tribunnews.com)
BPN tak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak teman-teman Demokrat ya. Yang pasti prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," ujarnya.
Andre menambahkan, jika Demokrat mendapatkan tawaran untuk merapat ke koalisi Jokowi, maka perlu mengingat pentingnya etika dalam politik.
"Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kita bergabung baik pisah pun harus baik-baik," pungkasnya.
