Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tetap menghormati aksi yang dilakukan kubu 02 jika dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kendati demikian, dia mengimbau agar kubu Prabowo-Sandiaga lebih baik melaporkan dugaan kecurangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Luhut menambahkan, biarkan Bawaslu yang secara profesional akan memeriksa kesalahan tersebut.

Ia menuturkan, terlebih bahwa Bawaslu merupakan kesepakatan yang dibuat bersama dan disahkan oleh DPR.

"Nah itu aja logikanya. Apakah kita bikin salah? bisa saja kita bikin salah, tapi seberapa besar salahnya, biarlah nanti ditentukan oleh Bawaslu," kata Luhut.

Baca: Andrea Dovizioso Mulai Cemas karena Kini Tertinggal 12 Poin dari Marc Marquez

Namun, kata Luhut, pemerintah tetap menghormati digelarnya aksi 22 Mei mendatang.

Ia mengatakan, hal itu merupakan hak demokrasi setiap warga dengan batas-batas tertentu.

Menurutnya aksi yang dilakukan tidak bisa dibiarkan maju terus menerus hingga melanggar undang-undang.

Menurut Luhut, pemerintah dapat mengambil langkah hukum yang terukur jika hak demokrasi itu telah meberobos undang-undang yang berlaku.

Baca: Pensiunan Polri Ini Sebut Dirinya Tak Ikut Aksi di KPU

"Anda harus berani bertanggung jawab kalau anda melakukan pelanggaran undang-undang, harus belajar menghormati itu, kalau tidak maka apa rule of engagement, kita?" katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pengumuman rekapitulasi suara nasional pada 22 Mei nanti.

Bersamaan dengan itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) serta pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga berencana melakukan aksi massa ke gedung KPU.

Deteksi pergerakkan massa dari Bekasi

Jelang aksi massa 22 Mei 2019 mendatang, polisi mendeteksi adanya pergerakan massa menuju Jakarta.