Menko Polhukam Wiranto mengatakan jika dalam demo aksi terkait tolakan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh KPU, ada rencana inskonstitusional.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, ada rencana inskonstitusional dalam agenda demo pada Rabu (22/5/2019) besok.

Demo tersebut untuk menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019 yang dilakukan KPU.

Wiranto mengatakan, dalam demo besar-besaran di Jakarta tersebut, rencananya massa akan mengepung kantor KPU, Bawaslu, DPR, hingga Istana.

Baca: Tim Asistensi Hukum Dikritik, Wiranto : Ini Bentuk Kehati-hatian Supaya Tak Dicap Sewenang-wenang

Baca: Wiranto Sebut Mayjen Soenarko Sudah Ditetapkan Tersangka dan Ditahan di Rutan POM Guntur

Pihak pendemo mengundang warga dari luar Jakarta untuk datang ke Ibu Kota.

Masalahnya, kata dia, ada rencana untuk menduduki kantor-kantor tersebut.

"Itu tindakan keliru, tidak dibenarkan. Tindakan yang akan melawan hukum dan tidak akan didukung masyarakat banyak. Itu adalah kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara," kata Wiranto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Wiranto menegaskan, siapapun yang menduduki kantor lembaga harus bertanggungjawab secara hukum.

Baca: Wiranto: Mayjen S dan Praka BP Ditangkap Terkait Penyelundupan Senjata dari Aceh

Baca: Wiranto Sebut Ada Pihak yang Undang Massa dari Luar Jakarta untuk Duduki Istana

"Siapapun yang melakukan itu harus bertanggungjawab dan akan mendapatkan hukuman yang cukup berat," kata Wiranto.

Wiranto juga menyampaikan, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir menyikapi aksi demo menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019 yang dilakukan KPU.

Aparat keamanan dipastikan siap mengamankan negara.

"Masyarakat harap tetap tenang, tidak perlu khwatir. Jangan percaya berita-berita negatif, hoaks yang beredar di media sosial terutama," kata Wiranto.

Baca: Wiranto : Kalau Sudah Ada Rencana Awal, Sudah Dapat Dikatakan Makar - AIMAN

Baca: Pengamat HAM Berkeberatan Atas Tim Asistensi Wiranto

"Yakinlah aparat keamanan TNI-Polri tetap kompak bersatu padu menghadapi segala ancaman dan telah mempersiapkan yang terbaik untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keamanan negara," tambah Wiranto.

Wiranto menegaskan, aparat penegak hukum akan konsisten bertindak tegas tanpa pandang bulu untuk menindak siapapun yang melanggar hukum.

Ia memastikan, pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan.

Menurut Wiranto, penindakan tersebut bukan tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Baca: Mahfud MD Batal Gabung Tim Hukum Bentukan Wiranto, Anak Amien Rais, Hanum Rais Singgung soal Gaji

Baca: Cerita Soal Pilpres, Wiranto: Saya Bolak Balik Kalah, Happy-happy Saja

Langkah itu dilakukan demi menegakan hukum yang menyangkut keamanan nasional.

Harapannya, kata Wiranto, masyarakat tetap tentram, tidak terganggu tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto meminta agar demo besar-besaran yang akan dilakukan Rabu besok, dibatalkan.

Pasalnya, kata dia, ada rencana pengepungan kantor KPU, Bawaslu, DPR, hingga Istana.

Bahkan, katanya, massa ingin menduduki kantor lembaga tersebut.

Baca: Dituding Kembali ke Orde Baru Bentuk Tim Asistensi Hukum, Wiranto: Saya Cuek Dikatakan Apa Saja

Baca: Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Dinilai Berpotensi Maladministrasi

"Itu tindakan keliru, tidak dibenarkan. Tindakan yang akan melawan hukum dan tidak akan didukung masyarakat banyak. Itu adalah kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara," kata Wiranto.

"Oleh karena itu, maka pemerintah meminta agar rencana itu dibatalkan saja karena akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya rakyat menjadi korban. Mengganggu lalu lintas, menganggu ekonomi. Kalau ada benturan rakyat juga yang jadi korban," tambah dia.

KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk pilpres 2019 dalam sidang pleno pada Selaea (21/5/2019) dini hari.

Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca: Wiranto: Mayjen S dan Praka BP Ditangkap Terkait Penyelundupan Senjata dari Aceh

Baca: Tim Asistensi Hukum Dikritik, Wiranto : Ini Bentuk Kehati-hatian Supaya Tak Dicap Sewenang-wenang

Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen.

Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

(Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Wiranto: Ada Rencana Menduduki KPU, Bawaslu, DPR, Istana