Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak ada larangan Koalisi Partai Politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk tidak bubar usai pilpres digelar.

Demikian disampaikan Pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Minggu (9/6/2019).

Hal tersebut dikatakannya dalam menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang meminta calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukungnya masing-masing.

"Tensi politik naik atau turun tidak disebabkan oleh koalisi yang terbentuk. Sebab model koalisi seperti saat ini bukanlah hal baru dalam politik kita," kata Sebastian Salang.

Baca: Tol Cikampek-Jakarta Macet Puluhan Kilometer, One Way Diberlakukan Malam Ini

Baca: Habiskan Libur Lebaran di Jogja, Jokowi dan Keluarga Kunjungi Waroeng Klangenan

Baca: Ayah Dewi Perssik Meninggal Dunia, Depe sempat Ungkapkan Keinginannya saat sang Ayah Dirawat

Sebastian Salang menjelaskan, koalisi politik di bentuk tentu punya beberapa tujuan dan kepentingannya.

Di antaranya sebagai syarat pencalonan sesuai perintah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu.

"Karena itu koalisi menjadi syarat penting jika tidak ada partai yang mencapai 20-25 persen suara atau kursi," ujar Sebastian Salang.

Selain itu, partai koalisi dibutuhkan calon presiden dan wakilnya untuk bersama-sama memenangkan pertarungan dalam pemilu.

Karena kemenangan satu pasang calon bukanlah kemenangan individu melainkan kemenenagan bersama dan hasil kerja bersama bersama koalisinya.

Selain juga koalisi dibutuhkan untuk membangun pemerintahan bersama.

Itulah mengapa presiden mengambil menteri dari partai koalisi untuk menjalankan visi dan program presiden terpilih.

Lebih lanjut kata dia, presiden terpilih membutuhkan dukungan di parlemen.

Karena itu, ide membubarkan koalisi tidak realistis dan mustahil dilakukan presiden terpilih.