Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan 40 ribu personel gabungan TNI dan Polri akan mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembacaan putusan sengketa Pilpres esok, Kamis (27/6/2019).

Menurutnya, jumlah tersebut cukup memadai sebagai langkah preventif adanya aksi massa.

Sementara, jumlah massa aksi, kata Moeldoko mencapai 3 ribu orang.

"TNI-Polri sudah mengerahkan kekuatan yang sangat besar ya, ada 40 ribu orang yang disiapkan. Menurut saya cukup memadai. Informasi sementara sih untuk bsk ada 3 ribu (massa)," katanya ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Moeldoko berharap situasi saat MK tetap kondusif selama proses pembacaan putusan.

Selain itu, ia mengimbau seluruh pihak untuk menghormati apapun keputusan MK besok.

"Saya ingin sampaikan adalah bahwa kita semuanya harus menghormati penuh hasil dari sidang MK. Kedua, masyarakat keseluruhan masih menginginkan suasana tetap berjalan dengan baik, tertib," pungkasnya.

Baca: Aksi Halal Bihalal di Gedung MK Berbau Kepentingan, Forum Dai Muda Kecam Politisasi Agama

5. Kata Wiranto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan aparat kepolisian sudah tegas melarang adanya aksi demonstrasi di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika ada sekelompok massa yang masih membandel, maka bisa dipastikan mereka tidak mengantongi izin.

Terlebih, kalau aksi demonstrasi tersebut sifatnya liar, berarti ada pihak yang sengaja menggerakkan alias mensponsori mereka.

"Kalau ada demonstrasi liar, saya katakan tentu ada sponsornya, ada yang menggerakkan," kata Wiranto saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Pihak-pihak yang mensponsori itu kata Wiranto harus bertanggung jawab.

Dia kemudian akan menindaklanjuti untuk menelusuri siapa pihak yang menunggangi aksi demonstrasi hari ini.

"Yang bertanggung jawab mereka, nanti akan kita cari," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Rina, Fahdi, vincentius, Chaerul,Danang)