Terkait Hasil Putusan Sidang MK, Ini Permintaan Sandiaga Uno Kepada Masyarakat yang ikut dalam Massa Aksi di MK

TRIBUNNEWS.COM - Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan kepada masyarakat yang berunjuk rasa menjelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap menjaga keamanan.

"Kita sampaikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan Ibu Kota dan seluruh wilayah negeri tetap aman, tenteram dan kondusif," kata Sandiaga, di Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019), seperti dikutip Antara.

Sandiaga mengimbau agar proses ini dijaga tetap kondusif. Jika ada situasi yang tidak kondusif, maka yang akan rugi masyarakat.

Baca: Sidang MK - Kondisi Terkini Jakarta, Polisi Sebut Massa Aksi di MK Sebagian Besar Bukan dari Jakarta

"Indonesia dalam keadaan ekonomi yang butuh kepastian ini, kita tidak ingin ada situasi yang memicu ketidakpastian baru," katanya.

Sandiaga berharap masyarakat memastikan keadaan, ketenteraman di seluruh wilayah Indonesia.

Mahkamah Konstitusi tengah membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga. Sidang dimulai pukul 12.45 WIB.

Sementara di luar Gedung MK, massa pendukung Prabowo-Sandiaga berkumpul melakukan aksi unjuk rasa.

Ini Kata Ketua MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengingatkan bahwa putusan yang akan dibacakan tidak akan memuaskan semua pihak.

Anwar meminta agar hal tersebut dipahami baik oleh pemohon maupun termohon.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa putusan tidak mungkin memuaskan semua pihak," ujar Anwar dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Baca: Sudah Berlangsung Satu Jam, Hakim MK Masih Bacakan Point Keberatan Prabowo-Sandiaga

Anwar memastikan bahwa putusan yang akan dibacakan sudah sesuai dengan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta dan keterangan yang terungkap selama persidangan.

Anwar meminta agar putusan ini tidak digunakan untuk membuat opini negatif yang berujung pada konflik di masyarakat.

"Mohon jangan dijadikan ajang saling hujat dan fitnah," kata Anwar.

Massa Aksi Kawal MK

Massa aksi kawal Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar shalat berjamaah sekitar Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Pantauan Kompas.com, salah satu orator dari atas mobil komando menjadi imam shalat.

Koran, kardus, hingga kain digunakan sebagai alas untuk shalat.

Tak hanya itu, TNI juga menyediakan area shalat bagi para peserta.

Area shalat disediakan tepat di depan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"TNI sudah menyediakan arena shalat buat kita silakan sebagian berjalan ke arah sana. Terima kasih TNI," ucap orator.

Mendengar hal itu, para aksi massa pun bersorak sembari mendekati area shalat.

"Hidup TNI, terima kasih, Pak," ujar massa.

TNI menyediakan karpet hijau panjang dengan tulisan "tempat shalat".

Mereka lalu mengambil wudhu dengan air yang disediakan di samping Kemenhan, lalu menjalankan shalat zuhur berjamaah.

Baca: Suasana Terkini Di Kawasan Medan Merdeka, Saat Sidang Putusan Sengketa Pilpres di MK

Salah satu pejabat TNI Letkol Aries menyebut TNI, khususnya Kemenhan sengaja menyediakan area shalat untuk massa.

"Iya betul kami memang menyediakan karpet untuk shalat," kata dia.

Hingga pukul 12.00 WIB, massa semakin memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat dimulai dari Patung Kuda hingga mendekati gedung MK.

Diketahui, MK akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga pada Kamis hari ini.

Asal Massa Aksi

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan menyebut sebagian besar massa yang melakukan aksi di sekitar Gedung Mahkamah Kostitusi bukan berasal dari Jakarta.

Menurutnya, mayoritas massa justru berasal dari Jawa Barat seperti Banten.

"Kemarin ada di Patung Kuda saya datang bersama dandim ke sana menanyakan karena ternyata beberapa kelompok masyarakat setiap hari gantian dan sebagian besar orang tersebut atau melaksanakan aksi bukan dari Jakarta. Ada yang dari Jabar, Banten," ucap Harry di Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (27/6/2019).

Harry sempat menanyakan maksud massa yang berasal dari luar Jakarta datang berbondong-bondong ke MK untuk ikut aksi.

Mereka mengaku melihat dari media sosial dan mendapat edaran syukuran halal bihalal di gedung MK.

"Jadi berita di medsos ini bahwa ada kegiatan selamatan syukuran halal bihalal itu saya pastikan enggak ada izinnya dari PMJ. Setelah saya imbau sebagian mengerti dan pulang," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Baca: Anwar Usman : Putusan MK Didasarkan Pada Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan

Alasannya, ujar Tito, bahwa aksi unjuk rasa tetap harus menaati sejumlah ketentuan seperti tidak menganggu ketertiban publik.

Namun hngga saat ini massa terus bertambah memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat.

Diketahui, MK akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga pada Kamis (27/6/2019) hari ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua MK: Kami Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak", https://nasional.kompas.com/read/2019/06/27/13015441/ketua-mk-kami-tidak-mungkin-puaskan-semua-pihak

(Kompas.com/Sandro Gatra/Abba Gabrillin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sandiaga Minta Masyarakat Jaga Keamanan Terkait Putusan MK"