Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politikus NasDem: Pemerintah yang Kuat Tetap Harus Didampingi Oposisi yang Elegan

Menurut dia pemerintahan yang kuat membutuhkan oposisi untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Politikus NasDem: Pemerintah yang Kuat Tetap Harus Didampingi Oposisi yang Elegan
Tribunnews.com/Reza Deni
Irma Suryani Chaniago, juru bicara TKN capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf. 

Pernyataan itu dikemukakan Masinton Pasaribu saat menyampaikan pendapatnya pada Dialog Empat Pilar, yang berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jumat (28/6/2019).

Dalam kesempatan tersebut Masinton juga mengatakan, selesainya sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi akhir dari perjalanan panjang pemilu 2019.

Kini, semua pihak harus menurunkan suhu politik dan merajut kembali persatuan, akibat adanya polarisasi selama berlangsungnya kontestasi pemilu.

“Tugas pemenang adalah merangkul, menjalin kembali polarisasi yang sempat terjadi selama ini. Para elit harus bisa menjadi penenang bagi masyarakat sekaligus penyejuk. Agar perselisihan dan pengelompokan yang sempat terjadi tidak memanas," kata Masinton.

Sinyal 5 partai

Arah politik, parta-partai yang tergabung dalam koalisi Adil Makmur pun menjadi pembicaraan hangat setelah putusan MK.

Diketahui lima partai politik, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Berkarya tergabung dalam Koalisi Adil Makmur.

Berita Rekomendasi

Beberapa partai dalam koalisi tersebut sedari awal sudah menegaskan akan menentukan arah politiknya setelah putusan MK.

Sinyal opsi akan bergabung dengan partai pemerintah atau Koalisi Indonesia Kerja, atau opsi tetap bersama Koalisi Adil Makmur untuk menjadi partai oposisi di parlemen sudah ditunjukan masing-masing elite partai.

1. Sinyal partai Berkarya

Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Utomo, mengisyaratkan bila partai besutan Tommy Soeharto tersebut tetap berada dalam lingkaran koalisi Adil Makmur apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Priyo Budi Santoso
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Priyo Budi Santoso (KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZAL)

"Saya menganut mazhab bahwa membangun oposisi yang konstruktif dan kuat ke depan adalah pekerjaan halal dan barokah," kata Priyo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Baca: Seputar Koalisi Adil Makmur : Ada yang Ingin Gabung Pemerintah, Ada yang Ingin Dilanjutkan

Priyo memaklumi bahwa tak semua pihak di mana pun tak memiliki pertimbangan seperti dirinya.

"Godaan pragmatisme politik kan ada di depan kita. Semua ini tergantung bagaimana kita untuk hal ini," lanjutnya

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas