Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mengimbau masyarakat agar tidak ada mobilisasi massa saat penetapan presiden dan wakil presiden oleh KPU pada Minggu besok.

Baca: Cerita Jokowi Gagal Makam Malam di Rumah Maruf Amin Gara-gara Sidang MK

Baca: Momen Menarik KTT G20, Jokowi Banjir Ucapan Selamat, Dapat Permen dari Trump, Diapit Erdogan-Macron

Tito mengatakan mobilisasi massa berpotensi disusupi pihak ketiga yang diduga ingin membuat kekacauan.

"Saya mengimbau masyarakat untuk tidak perlu lakukan mobilisasi massa kembali."

"Karena mobilisasi massa itu rawan nanti pihak ketiga mendompleng," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Lebih lanjut, Tito menyebutkan ia berkaca pada peristiwa 21-22 Mei 2019 saat aksi menolak hasil Pilpres 2019.

Ia juga mengatakan mobilisasi massa tidak perlu dilakukan karena penetapan presiden dan wakil presiden bisa disaksikan melalui media massa.

"Kita cukup menyaksikan saya kira dari rumah masing-masing."

"Dari gadget masing-masing, bisa online, live streaming, segala macem, tanpa perlu mobilisasi," ucap Tito.

Tito menegaskan pihaknya akan bertindak tegas melalui pendekatan persuasif atau terstruktur, jika terjadi melanggar hukum.

3. Harapan KPU

Berbeda dengan pernyataan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menyatakan Prabowo Subianto tak akan datang saat penetapan presiden dan wakil presiden, KPU justru mengharapkan kehadiran mantan Komandan Jenderal Kopassus ke-15 ini.

Baca: Gelar Halal Bihalal, Aliansi Relawan Jokowi Serukan Semangat Persatuan Pasca Putusan MK

Baca: Prabowo Akan Konsultasi Adakah Langkah Konstitusional Lain, Jokowi Tegaskan Putusan MK Final

"Saya berharap peserta pemilu (presiden) bisa hadir semua, paslon 01 dan 02."

"Kurang semarak kalau yang datang cuma salah satu," kata Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Arief menyebutkan, penetapan presiden dan wakil presiden 2014 lalu hanya dihadiri Joko Widodo-Jusuf Kalla.