Jokowi-Maruf Resmi Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Langkah Politik hingga Pernyataan soal Kabinet
KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - KH Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Minggu (30/6/2019)
Penulis: Daryono
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Katanya, berprofesi sebagai advokat begitu amat menyenangkan.
"Saya jadi advokat saja, lebih baik. Pekerjaan sebagai advokat itu pekerjaan yang sangat menyenangkan bagi saya sebenarnya," kata Yusril di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf untuk sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi ini mengaku, hingga kini dirinya belum menerima tawaran atau pembahasan terkait bagi-bagi jatah menteri.
Namun bila diminta oleh Jokowi mengisi salah satu pos pemerintahannya maka Yusril berpandangan ada persoalan terkait konstitusi, hukum dan HAM yang harus dibenahi sesegera mungkin.
Selain itu, ia enggan jauh-jauh dari basic profesinya sebagai orang hukum.
"Tapi, kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan, tentu kalau saya merasa betul ada hal-hal masalah-masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," ungkap Yusril.
Baca: Jadi Sorotan karena Ngobrol dengan Jokowi di KTT G-20 Osaka, Ini 4 Fakta tentang Ivanka Trump
Di lain sisi, bila benar dirinya masuk ke dalam pemerintahan Jokowi periode kedua, dirinya berharap hal tersebut berdampak luas pada bidang semisal penanaman modal bisnis dan investasi, terutama soal kepastian hukumnya.
"Saya kira kalau saya terlibat dirasakan perlu mungkin saya fokusnya akan menanggani persoalan-persoalan seperti ini," ujar dia.
3. NasDem Sebut Antar Partai Pengusung Saling Memahami
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi yakin dalam menentukan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, partai pengusung diantaranya PDIP, Golkar, NasDem, PKB, Hanura, PPP, Perindo, PKPI, PSI, dan lainnya akan saling memahami.
Partai tidak akan saling menuntut atau meminta jatah kursi menteri kepada Presiden dan wakil presiden.
"Sebetulnya dalam tradisi Indonesia itu tidak ada meminta, tapi nanti pasti diantara koalisi saling pahami," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (1/7/2019).
Menurutnya, pemahaman koalisi didasarkan pada perolehan kursi masing-masing partai pada Pemilu legislatif 2019.
Untuk itu, ia yakin pembahasan kabinet nanti akan berlangsung cair tanpa permasalahan.
