Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Jokowi-Maruf Resmi Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Langkah Politik hingga Pernyataan soal Kabinet

KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - KH Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Minggu (30/6/2019)

Jokowi-Maruf Resmi Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Langkah Politik hingga Pernyataan soal Kabinet
Grafis/Rahmandito Dwiatno
KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - KH Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Minggu (30/6/2019) 

Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf untuk sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi ini mengaku, hingga kini dirinya belum menerima tawaran atau pembahasan terkait bagi-bagi jatah menteri.

Namun bila diminta oleh Jokowi mengisi salah satu pos pemerintahannya maka Yusril berpandangan ada persoalan terkait konstitusi, hukum dan HAM yang harus dibenahi sesegera mungkin.

Selain itu, ia enggan jauh-jauh dari basic profesinya sebagai orang hukum.

"Tapi, kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan, tentu kalau saya merasa betul ada hal-hal masalah-masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," ungkap Yusril.

Baca: Jadi Sorotan karena Ngobrol dengan Jokowi di KTT G-20 Osaka, Ini 4 Fakta tentang Ivanka Trump

Di lain sisi, bila benar dirinya masuk ke dalam pemerintahan Jokowi periode kedua, dirinya berharap hal tersebut berdampak luas pada bidang semisal penanaman modal bisnis dan investasi, terutama soal kepastian hukumnya.

"Saya kira kalau saya terlibat dirasakan perlu mungkin saya fokusnya akan menanggani persoalan-persoalan seperti ini," ujar dia.

3. NasDem Sebut Antar Partai Pengusung Saling Memahami

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi yakin dalam menentukan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, partai pengusung diantaranya PDIP, Golkar, NasDem, PKB, Hanura, PPP, Perindo, PKPI, PSI, dan lainnya akan saling memahami.

Partai tidak akan saling menuntut atau meminta jatah kursi menteri kepada Presiden dan wakil presiden.

"Sebetulnya dalam tradisi Indonesia itu tidak ada meminta, tapi nanti pasti diantara koalisi saling pahami," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (1/7/2019).

Menurutnya, pemahaman koalisi didasarkan pada perolehan kursi masing-masing partai pada Pemilu legislatif 2019.

Untuk itu, ia yakin pembahasan kabinet nanti akan berlangsung cair tanpa permasalahan.

"Itu biasanya akan mengalir saja, jadi tidak ada yang merasa terkurangi atau merasa ditinggalkan, itu biasa yang terjadi yang lalu. Itu sudah ada pemahaman. Yang terjadi dakan penentuan kabinet kedepan seperti itu," katanya.

Baca: Prabowo Belum Beri Selamat ke Jokowi: Bersiap Rekonsiliasi atau Jaga Perasaan Pendukung?

Namun menurutnya hal tersebut tidak berlaku bagi partai yang sebelumnya berada di luar koalisi.

Akan ada pertimbangan lain bagi partai partai yang pada Pilpres 2019 lalu tidak berada di koalisi Jokowi-Ma'ruf namun ingin bergabung.

"Persoalan itu persoalan bergabung parpol yang sebelumnya tidak dalam koalisi yang dukung Jokowi-Ma'ruf, itu persoalan lain," katanya.

(Tribunnnew.com/Danang Triatmojo/ Taufik Ismail/Daryono)

Ikuti kami di
Penulis: Daryono
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas