Jokowi-Maruf Resmi Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Langkah Politik hingga Pernyataan soal Kabinet
KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - KH Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Minggu (30/6/2019)
Penulis: Daryono
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - KH Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Minggu (30/6/2019).
Putusan ini ditetapkan KPU RI berdasarkan Surat Keputusan KPU nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan mengantongi 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara nasional.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, 30 Juni 2019," kata Ketua KPU RI Arief Budiman saat membacakan surat keputusan di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
Saat ini, Jokowi-Maruf tinggal menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.
Pasca-ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Jokowi terlihat melakukan langkah politik.
Baca: Iriana Jokowi Ajak Negara G20 Tinggalkan Plastik
Terdapat juga sejumlah pernyataan dari beberapa pihak terkait kabinet Jokowi-Maruf nanti.
Berikut rangkuamnnya, Senin (1/7/2019):
1. Jokowi Bertemu Ketum Golkar dan 34 Ketua DPD
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membawa 34 Ketua DPD Partai Golkar bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (1/7/2019).
"Seluruh ketua-ketua DPD (Partai Golkar) tingkat I, bersilahturahmi dengan bapak Presiden, sekaligus menyampaikan ucapan selamat telah ditetapkan oleh KPU," ucap Airlangga seusai bertemu Presiden Jokowi.
Menurutnya, dalam pertemuan tadi, Jokowi pun menyampaikan ucapan terimakasihnya karena seluruh kader Golkar telah mengkampanyekan dirinya hingga memenangkan kontestasi Pilpres 2019 bersama cawapres Ma'ruf Amin.
"Kehadiran Partai Golkar itu sangat dirasakan oleh pak presiden dan ke depan mengharapkan konsolidasi serta soliditas ini bisa untuk menjaga pemerintahan presiden 2019 -2024," tuturnya.
"Kemudian presiden mengharapkan bahwa ke depan politik itu berkonsentrasi pada agenda-agenda yang ada," sambung Airlangga.