Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut jika sebagian parpol mendukung pemerintah, maka tidak akan ada oposisi sebagai pengontrol pemerintah.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan partainya tak merasa bangga jika bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah pasca-Pilpres 2019.

Sebab menurut Mardani, jika sebagian besar parpol di parlemen mendukung pemerintah, tidak akan ada oposisi yang berperan sebagai pengontrol atau pengawas kebijakan.

Dengan begitu, masyarakat akan dirugikan.

Baca: Mardani Ali Sera: Oposisi Terbaik itu Bersatu dengan Rakyat, Ingat Kisah Cicak vs Buaya

Baca: Mardani Ali Sera Minta Kubu Pemenang Pilpres 2019 Tak Rendahkan Pihak yang Kalah

"Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik. Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Mardani berharap empat parpol di parlemen yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 bertransformasi menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif.

Artinya tidak ada partai yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin periode 2019-2024.

Ia mencontohkan bagaimana peran oposisi dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing untuk menangani masalah tingginya harga tiket pesawat.

Baca: Minta Kubu Pemenang Pilpres Tak Rendahkan yang Kalah, Mardani Ali Sera Bahas Surah Al-Insyirah

Baca: Mardani Ali Sera: Indonesia Butuh Parpol yang Kelaminnya Jelas

Menurut Mardani, kebijakan tersebut baik dilakukan hanya dalam jangka pendek. Jika diterapkan dalam jangka panjang, ia khawatir perusahaan asing justru dapat menguasai pasar dalam negeri.

Oleh sebab itu sebagai oposisi, elite parpol di parlemen dapat mengusulkan penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sebab, Mardani menilai tingginya harga tiket pesawat disebabkan oleh adanya praktik monopoli.

"Jadi kalau enggak ada oposisi, yang rugi publik. Kalau semuanya seragam jadilah neo orde baru," kata Mardani.

Baca: Mardani Ali Sera : Saya Masih Percaya MK Pegang Teguh Prinsip Keadilan dan Kebenaran

Baca: Mardani Ali Sera: Duka Menyelimuti Negeri, Insya Allah Husnul Khotimah

Sebelumnya, calon presiden pada Pilpres 2019 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Koalisi tersebut terdiri dari Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS, plus Partai Berkarya sebagai pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Baca: Mardani Ali Sera : Saya Masih Percaya MK Pegang Teguh Prinsip Keadilan dan Kebenaran

Baca: Mardani Ali Sera: Duka Menyelimuti Negeri, Insya Allah Husnul Khotimah

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

(Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ketua DPP PKS: Kami Tak Bangga jika Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah