Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga investor siap menggarap pembangunan 14.500 hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam senilai Rp 41 triliun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketiga investor tersebut adalah PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Risjadson Brunsfield Nusantara-CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC). 

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan, tiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

”Saat ini ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN yang sedang kami proses dan kami yakin jumlah tersebut akan terus bertambah. Dari jumlah tersebut, tiga pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/Hankam," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (3/1/2023). 

Bambang mengharapkan proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas pada awal tahun 2023 ini. 

Dengan sudah mendapatkan SIPP, para investor akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi mengoptimalkan project life cycle cost. 

“Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke pemerintah paling lambat enam bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun,” katanya. 

Baca juga: Pembangunan Rusun Pekerja IKN Sudah 71,06 Persen, Ditargetkan Rampung Awal 2023

Diketahui, hunian yang dibangun oleh tiga investor itu akan mampu menampung kurang lebih 14.500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1. 

Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024, sehingga dapat beroperasi pada kisaran Agustus hingga Desember 2024. 

Bambang mengungkapkan, total nilai investasi dari ketiga investor sekira Rp 41 triliun tersebut dengan memakai skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

Baca juga: Honeywell Siap Implementasikan Teknologi Canggih untuk Kembangkan Kota Cerdas di IKN

Rincian nilai investasinya, yaitu Summarecon sebesar Rp 1,67 triliun, Konsorsium Nusantara Rp 30,8 triliun, dan KLHC Rp 8,65 triliun. "Melalui skema KPBU dipastikan negara dan tidak ada pihak yang dirugikan," tuturnya. 

Sekretaris Perusahaan Summarecon Agung Jemmy Kusnadi menyampaikan, pihaknya akan selalu mendukung proyek yang dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian negara. 

”IKN Nusantara adalah proyek bersejarah dan kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Lalu, sesuai dengan surat yang kami terima, kami selanjutnya akan melakukan studi kelayakan mencakup antara lain kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, serta kajian lingkungan hidup,” ujar dia. 

Baca juga: Prospek Investasi Properti di IKN Diyakini Tetap Seksi di Tengah Ancaman Resesi

Wakil Direktur Utama Risjadson Brunsfield Nusantara Abdulbar M Mansoer menambahkan, konsorsium tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara karena melihat perencanaannya sudah matang dan komprehensif. 

"Saya yakin akan banyak investor baik dari dalam negeri, asing, atau konsorsium yang akan menanamkan modalnya untuk pembangunan IKN Nusantara, pungkasnya. 

Sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan (15 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI) perumahan (8 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), kesehatan (5 LOI),  perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI), perkantoran pemerintah (2 LOI), dan teknologi (2 LOI).