Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk kerja sama internasional untuk memahami praktik terbaik dalam pembangunan kota masa depan.

IKN akan dibangun menjadi kota hijau, inklusif dan berkelanjutan. Guna mencapai visi itu, IKN perlu dikelola dengan baik sehingga terhindar dari masalah perkotaan seperti kemacetan, populasi tinggi dan polusi.

“Pembangunan IKN memerlukan kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama internasional, untuk mengundang investasi dan mendapatkan pengetahuan, pengalaman serta best practices pembangunan kota,” katDirektur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat dalam forum Bridge for Cities Workshop, kerja sama Kemlu RI - PBB, di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Forum ini dihadiri 17 narasumber internasional dan nasional, dan dihadiri 70 peserta dari berbagai latar belakang mulai dari kementerian/lembaga, universitas, LSM, lembaga penelitian.

Salah satu narasumber, pakar arsitektur urban asal Spanyol, Alfonso Vegara menyarankan agar Pemerintah Indonesia mengoptimalkan peran kota terdekat dari IKN yakni Balikpapan dan Samarinda.

Tujuannya agar adanya integrasi ekonomi antara IKN dan daerah sekitarnya, serta dalam hal penyediaan lapangan kerja terampil guna mempercepat pertumbuhan IKN.

Ia menegaskan, dalam membangun sebuah kota, tidak bisa hanya berfokus pada investasi, tanpa memperhatikan aspek sosial dan dampaknya terhadap alam di sekitar pembangunannya.

Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Baru 20 Persen

Menurutnya, integrasi sosial diperlukan untuk membuat sebuah kota masa depan. Integrasi sosial yang baik, akan memudahkan dalam menghadapi isu keamanan dan kriminalitas.

“Saya pikir agar sebuah kota berhasil, mereka perlu menghadapi sesuatu yang kita sebut sebagai trilogi perkotaan, ekonomi, sosial dan lingkungan,” katanya.