"Kita sampaikan tadi UEA, kan mereka lihat lahan-lahan kita," kata Ara, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (31/1/2025).

Baca juga: Stasiun Cicayur dan Jurangmangu Jadi Lokasi Pembangunan Program 3 Juta Rumah

Pemerintah menyediakan berbagai lahan untuk investor asal UEA ini.

Ada dari Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran. Lalu, ada juga bekas perumahan anggota DPR di Kalibata dan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Ketiganya ada di Jakarta.

Dari Kementerian BUMN, ada juga lahan yang merupakan aset milik PT KAI, PTPN, dan Perumnas disediakan bagi investor UEA.

Dari Kementerian Keuangan juga disebut menyediakan lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berasal dari aset barang sitaan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Ya itu mereka tentu perlu waktu melihat mana yang mereka minat. Itu memang perlu waktu," ujar Ara.

"Kamu mau beli rumah aja kan kamu lihat dulu pengembangnya siapa, lihat rumah contohnya, lihat berapa lama nyicilnya. Itu kan perlu waktu," lanjutnya.

Untuk kapan penandatanganan antara investor UEA dengan pemerintah akan dilakukan, Ara mengaku hanya mengikuti arahan Prabowo saja.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah juga sudah sempat menemui Duta Besar UEA Abdulla Salem Al-Dhaheri di kantor Kedutaan UEA, Selasa (20/1/2025).

Rencananya, UEA akan berinvestasi untuk pembangunan 1 juta unit rumah.

"Ini adalah bentuk tindak lanjut rencana kerja sama pembangunan rumah untuk rakyat dan bagian dari Gotong Royong dalam Program Tiga Juta Rumah," kata Fahri dikutip dari siaran pers.

Fahri menyatakan pihaknya akan terus mendorong agar bisa lebih banyak lagi investor asing yang ikut serta di dalam Program 3 Juta Rumah.

Hal itu sebagai bagian dari upaya menyiasati keterbatasan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan rumah dalam program ini.

"Sehingga, diperlukan upaya-upaya inovatif dari segi pembiayaan," ujar Fahri.