TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021.

Dalam artikel ini juga terdapat peraturan lengkap terkait larangan mudik Lebaran 2021.

Larangan mudik Lebaran 2021 diberlakukan mulai hari ini 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Aturan tersebut tertuang dalam Adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021.

Baca juga: Minta Warga Tidak Nekat Mudik, Polisi: Tak Usah Berspekulasi Bisa Tembus

Baca juga: Peniadaan Mudik, Kakorlantas dan Menhub Lepas Tim Pamatwil Operasi Ketupat 2021

Adendum ini ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo pada 7 April 2021.

Dikutip dari setkab.go.id, Doni mengatakan, Addendum SE ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan.

Sementara selama masa peniadaan mudik 6–17 Mei 2021 tetap berlaku SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021, yaitu peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara.

Doni menambahkan, tujuan adendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan.

Baca juga: Setelah Mudik, Pemerintah Larang Bukber dan Open House Saat Lebaran

Baca juga: Awasi Aturan Mudik Lebaran, Puan Akan Tinjau Terminal dan Stasiun Cirebon

Aturan Protokol Perjalanan

Berikut aturan yang perlu diperhatikan dalam SE larangan mudik Lebaran 2021:

1. Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

2. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu:

- bekerja/perjalanan dinas

- kunjungan keluarga sakit