Komentar Politisi hingga Wakil Rakyat, Pejabat Dilarang Gelar Bukber & Sanksi Menanti Jika Melanggar
Arahan Presiden Joko Widodo agar pejabat di kementerian dan lembaga negara tidak menggelar buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 Hijriah, direspon.
Penulis: Wahyu Aji
Aturan lucu
Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Hendro Susanto menilai, arahan yang diterbitkan itu terkesan sangat aneh.
"Aturan yang lucu. Toh sudah dicabut PPKM di Indonesia oleh Pak Jokowi. Sehingga ini terkesan paradoks," kata Hendro dikutip dari Tribun Medan, Kamis (23/3/2023).
Kedua, sambungnya saat ini seluruh lembaga atau instansi sudah bisa menggelar kegiatan di hotel-hotel atau ruang meeting sambil makan dan minum bersama.
Sehingga menjadi pertanyaan kenapa harus dibatasi di Ramadan kali ini.
"Kenapa pula bulan puasa dilarang-larang buka puasa bersama sementara aktivitas lembaga (pemerintah) itu normal, mereka makan minum bersama setiap hari dan rapat-rapat bersama di hotel-hotel mereka biasa saja tidak ada masalah kenapa harus dibatasi orang mau buka puasa begitu loh. Sehingga ada kesan masyarakat tidak boleh berkumpul di Ramadan," jelasnya.
Ia menganggap aneh kebijakan yang diterbitkan pemerintah.
Sebab acara besar lainnya juga telah dilakukan di Sumut seperti F1 Powerboat (F1H20) dan sejumlah konser-konser baik di Sumut dan di Jakarta.
Baca juga: Legislator PAN: Larangan Buka Bersama bagi Pejabat dan ASN Harus Dimaknai Positif
"Dugaan kita ada kekhawatiran dari pemerintah takut terkonsolidasikan umat bersatu dan menjadi solid. Karena buka puasa bersama ini untuk menyatukan umat begitu. Jadi kita mohon maaf ya, aneh kebijakan itulah. Mereka saja gak menjadi contoh sudah banyak aktivitas ramai seperti F1H20 dan konser-konser juga ada di Medan ada konser Dewa. Orang pesta juga aman," ujarnya.
Sehingga, Hendro meminta kebijakan tersebut harus dikoreksi oleh pemerinta
Dirinya menilai, berbuka puasa itu, dalam rangka memberikan semangat ibadah di Ramadan.
"Aneh aja kebijakannya itu. Ambigu itu kebijakan. ketakutan yang tak ada dasarnya. Harusnya pemerintah itu mendorong bagaimana penguatan ekonomi, masyarakat tidak susah mengakses sembako dan harga-harga stabil,"
"Bagaimana menjaga ketahanan pangan di Ramadan ini. Sehingga di Lebaran ini masyarakat tidak susah. Kami meminta kepada pemerintah untuk tidak ambigu dan aneh-aneh membuat kebijakanlah," pungkasnya.
Jangan sampai dimaknai berbeda
