Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Purnomo Anwar berpendapat, sidang paripurna yang dimulai pukul 10.00 hingga 14.00 itu, adalah forum resmi yang harus disimak secara serius.

Apalagi saat itu semua pejabat hadir.

Seperti bupati, wakil bupati, sekda dan para asistennya, pimpinan SKPD, seluruh camat dan seluruh pimpinan DPRD. Ini menunjukkan pentingnya acara itu.

“Memang kadang-kadang kalau kelamaan acaranya, timbul rasa mengantuk dan bosan. Itu manusiawi sekali. Tapi kalau sampai memutar film seperti itu di ruang sidang ya nggak etis,” cetus politisi dari Partai Golkar ini.

Pengamat sosial dari Universitas Negeri Malang (UM), Marthein Pali menilai, perilaku yang dilakukan camat dan pejabat tersebut merupakan hal tak terpuji.

Apalagi mereka adalah pejabat negara.

“Sebenarnya, ini masih dalam taraf kewajaran. Hanya saja, mengapa mereka melakukannya tidak pada tempatnya, yakni sewaktu mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Malang,” katanya.

Dikatakan, menonton film porno dalam situasi seperti sekarang bukan barang yang aneh lagi. “Yang salah, dia tidak bisa menempatkan dirinya, itu saja,” kata pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UM ini.

Menurutnya, menonton video porno lewat ponsel saat sidang menunjukkan, sang pejabat tidak memiliki komitmen terhadap profesinya.

“Sebab, dia kan sedang berada dalam ruang sidang yang di sana juga dihadiri Bapak Bupati. Apalagi ini sidang untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Meski demikian, pada sisi lain, apa yang dilakukan oleh pelaku dengan nonton video porno tidak pada tempatnya ini, di mata Martheil juga imbas dari makin modernnya teknologi.

Jika ponsel dengan fasilitas video tidak pernah ada, barangkali perilaku menonton video di tempat sidang dan tempat lainnya tidak bakalan terjadi. [Tab]