TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memverifikasi harta kekayaan calon Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di rumahnya di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Senin (21/1/2013).

Verifikasi ini dilakukan oleh Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang teridiri atas Najib Waskito, Rahmawati, Agus Kusnandar, dan Dedie A. Rachim. Sementara Deddy Mizwar didampingi istrinya, R. Giselawati Wiranegara, dan beberapa stafnya.

Menurut Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Dedie A. Rachim, verifikasi ini dilakukan terhadap harta kekayaan Deddy Mizwar sebanyak Rp 26,950 miliar yang dilaporkan ke KPK pada 31 Oktober 2012.

Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim LHKPN KPK, menurut Dedie, harta kekayaan Deddy Mizwar berjumlah sekitar Rp 27,09 miliar. Penambahan itu berasal dari antara lain berupa bangunan rumah joglo di Bekasi dan asuransi investasi. Selain itu, Tim LHKPN juga melakukan klarifikasi ke BPN yang ternyata ada harta kekayaan yang sudah dialihkan atau dijual serta milik perusahaan.

Harta kekayaan yang diverifikasi itu terdiri dari harta tidak bergerak berupa bangunan dan tanah; harta bergerak (alat transportasi); surat berharga, perhiasan dan logam mulia; serta peralatan rumah tangga seperti meubel dan peralatan elektronik.

Deddy Mizwar menyambut baik verifikasi yang dilakukan KPK terhadap harta kekayaannya. Tentang rumah joglo dan asuransi investasi yang belum masuk dalam laporan ke KPK, karena masih baru.
Menurut calon pendamping Ahmad Heryawan dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat, ini laporan harta kekayaan pejabat publik perlu dilakukan supaya transparan dan mencegah penyalahgunaan wewenang selama menjadi pejabat.

Pada bagian lain, Dedie A. Rahman menilai, verifikasi harta kekayaan Deddy Mizwar bisa berlangsung cepat, antara lain karena yang bersangkutan koperatif. "Semua pertanyaan dijawab oleh Pak Deddy Mizwar secara lugas dan terbuka," katanya.

Sejauh ini, Tim LKHN KPK belum menemukan sesuatu yang janggal terhadap laporan dan verifikasi harta kekayaan Deddy Mizwar. Bahkan, Dedie menilai, proses verifikasi yang transparan, cepat, dan lugas, yang dilakukan Deddy Mizwar patut diteladani atau menjadi contoh pejabat lain dalam melaporkan harta kekayaannya ke KPK. "Pak Deddy hafal dengan nomor rekeningnya," ujarnya.

Hasil verifikasi harta kekayaan Deddy Mizwar, menurut Dedie A. Rahman, nanti akan diumumkan ke publik pada tanggal 5 Februari 2013 di Bandung, Jawa Barat oleh yang bersangkutan, bersama calon Wakil Gubernur dan Gubernur Jawa Barat yang lain.

Selain itu, ketika yang bersangkutan menjadi pejabat publik atau terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, data yang sama juga akan dijadikan Berita Negara yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, antara lain melalui website KPK (www.acch.kpk.go.id). Sehingga masyarakat bisa mengontrol terhadap penambahan harta kekayaan yang bersangkutan.

"Setelah lima tahun (menjadi pejabat publik), wajar atau tidak tambahan harta kekayaan dan cara memperolehnya selama menjadi pejabat," ujarnya. (Tribun Batam/san)

Baca juga:

• Tukang Becak Curi Rongsokan di Bengkel
• Hary Tanoe Mundur, Pengurus Nasdem Bantul Kecewa
• Tuntut UMSK Ribuan Buruh Gresik Kuasai Jalan
• KPK Datangi Rumah Rieke Diah Pitaloka