Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudhy

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Juru Bicara  pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, Henny Handayani menegaskan bahwa kasus dugaan penganiayaan yang diduga Bupati Wajo Burhanuddin Unru beberapa waktu lalu adalah tudingan serta upaya pengalihan isu dari praktik money politik yang diduga dilakukan oknum aparat Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).

"Kasus itu merupakan bentuk upaya untuk menggiring opini publik serta pengalihan isu dari kasus yang sebenarnya yakni tindakan money politik yang dilakukan pejabat Pemda Kolut," tegas Henny kepada Tribun saat dikonfirmasi di Media Center Sayang Jl Haji Bau, Senin (28/1).

Mantan Ketua Badko HMI Sulselbar ini menyebutkan, tudingan penganiayaan adalah akibat yang ditimbulkan dari praktik money politik yang dilakukan sejumlah aparat dari Kolaka Utara yang terbangun secara sistematis untuk kepentingan pemenangan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA).

"Mestinya aparat kepolisian khususnya Polda Sulsel bisa melihat substansi seperti apa masalah yang sebenarnya. Dan meminta agar kasus politik uang uang dilakukan Sekda Kolut ikut diusut. Jangan justru tebang pilih," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Tim Hukum pasangan Sayang, Amirullah Tahir. Kepada Tribun Timur (TRIBUNnews.com Network), dia mengatakan, jika polisi harus kembali ke materi masalah sebelumnya atau pokok permasalahannya.

"Karena itu pelanggaran UU pilkada. Money politics memang secara terstruktur dilakukan oleh sejumlah oknum aparat dari Kolaka Utara. Jadi polisi dan Panwas harus usut itu," kata Amirullah.

Bahwa ada dugaan penganiayaan yang dilakukan Bupati Wajo Burhanuddin Unru, menurut Amirullah itu, silakan polisi memeriksanya secara proporsional. Namun tidak melupakan kasus yang lainnya.

"Tapi sekali lagi jangan lupakan dugaan money politics yang dilakukan oknum aparat dari Kalaka Utara," tutup Amirullah.

Dia meminta agar pihak kepolisian menjunjung tinggi netralitasnya selama dalam proses pilkada. Selain itu, aparat polisi juga tidak memilah-milah bentuk kasus yang terjadi selama ini.

"Karena hal itu akan berdampak fatal terhadap pihak kepolisian sendiri," tambah Rahmansyah yang juga salah satu pengendali Kapal Induk atau tim pemenangan Sayang jilid 2.

Menurutnya, apa yang terjadi di Kabupaten Wajo, mestinya pihak kepolisian bisa membuka mata seperti apa yang pokok permasalah yang sebenarnya. "Jangan hanya mendengarkan keterangan satu pihak saja karena hal itu tidak memenuhi rasa keadilan setiap orang," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Gowa ini, meminta agar pihak kepolisin tidak ikut terkontaminasi dengan intrik-intrik politik apalagi sampai diintervensi oleh salah satu kandidat tertentu.

"Silahkan polisi bekerja secara profesional. dan yang terpenting jangan hanya mengusut satu kasus saja sementara bentuk pelanggaran di Kabupaten Wajo sangat banyak yang diduga dilakukan kandidat lainnya dengan melibatkan pejabat Pemda Kolut," terang politisi PDK Gowa ini.(*)