Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan sejumlah fakta mengenai data pemilih saat memantau hari pemungutan Pilkada Jawa Barat.

JPRR menemukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adanya jumlah pemilih tambahan yang ditambahkan oleh petugas dengan tulis tangan.

Manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz, mencotohkan temuan pada TPS 3 Tanjungsari, Sumedang dan TPS 07 Situsaeul, Regol, Bandung.

"Pemilih tambahan ini rata-rata pemilih yang ber-KTP Jabar tetapi tinggal atau kerja diluar Jabar sehingga pada saat pendataan pemilih tersebut tidak didata," kaya Masykurudin dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Senin (25/2/2013).

Kemudian, JPRR juga menemukan nama pemilih yang dicoret dari DPT karena tidak berhak memilih dan terdapat nama ganda di DPT. Hal itu ditemukan di TPS 06 Lengkong, Kec. Lengkong dimana terdapat enam pemilih yang dicoret dan adanya pemilih ganda di TPS 14, Daminggir, Garut.

Kemudian, DPT yang tidak dipasang di papan pengumuman ditemukan di TPS 07, Lengkong, Kota Bandung, TPS 06 lingkar selatan, kota Bandung, TPS 07 Situsaeul, Regol, Bandung dan TPS 11, Situsaeuk, Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

"Ketiga temuan tentang daftar pemilih diatas menunjukkan proses pendataan pemilih dan kaitannya dengan proses pemungutan dalam Pilkada Jabar sesungguhnya masih belum mampu menjamin setiap warga Jabar mendapatkan haknya untuk memilih," ungkap Masykurudin.

Ia mengatakan, keputusan KPU Jabar bahwa pemilih yang ber-KTP untuk bisa memilih harus melapor ke PPS dengan rekomendasi Panwaslu juga menunjukkan proses pendataan yang belum maksimal.

"Proses pendataan yang bermasalah ini sesungguhnya bisa menjadi pelajaran penting bagi KPU yang saat ini mulai mempersiapkan pendataan pemilih untuk Pemilu 2014," katanya.

Data pemilih Pemilu 2014 mendatang, menurut Masykurudin, seharusnya tidak hanya bersih dari pemilih hantu tetapi yang lebih penting adalah data tersebut dapat menjamin setiap warga untuk bisa memilih.

"Tidak ada lagi warga yang punya hak pilih tetapi tidak terdaftar," ujarnya.