Laporan  Wartawan Tribun Kaltim  Syaiful Syafar

TRIBUNNEWS.COM BALIKPAPAN, - Dewan Pendidikan Kota (DPK) Balikpapan mengimbau kepada seluruh stakeholder pendidikan untuk melayangkan tuntutan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, terkait karut marutnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini.

Kepala DPK Balikpapan Subijanto mengatakan, pelaksanaan UN di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur sangat dipaksakan. Dia menyayangkan sikap Mendikbud yang ngotot memaksakan UN dilaksanakan pada Jumat (19/4/2013).

Padahal sebelumnya, 14 Kabupaten/Kota di Kaltim sudah sepakat untuk menunda UN hingga Senin (22/4/2013). Namun penundaan itu akhirnya urung dilakukan menyusul keluarnya arahan Mendikbud pada Kamis (18/4/2013).

"Saya menyayangkan kemauan Menteri yang memaksakan UN tanpa melihat kesiapan infrastruktur, contohnya naskah soal harus difotokopi. Dengan sistem kekurangan seperti ini sangat rentan akan terjadi kebocoran dan kecurangan. Seharusnya Menteri kita ini perlu belajar di Pegadaian, bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah," ujarnya, Kamis (18/4/2013).

Subijanto menyebut kebijakan Mendikbud sangat pragmatis tanpa memperhatikan kondisi yang terjadi di Kaltim saat ini. Atas dasar itu, DPK Balikpapan mengajak lapisan masyarakat untuk mengajukan tuntutan kepada Mendikbud, termasuk mendorong DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

"Sekarang kami sudah bersuara, minta Menteri bertanggungjawab harus mundur karena kesalahan fatal ini. Karena ujian nasional tahun ini ibarat lebaran NU dan Muhammadiyah. Ada yang sudah melaksanakan dan ada yang belum," terangnya. (*)