200 Personel Polisi Amankan Pembagian BLSM di Solo
Jajaran Polresta Solo menurunkan sekitar 200-an personel untuk mengantisipasi ricuh saat pembagian
Laporan Reporter Tribun Jogja, Ikrob Didik Irawan
TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Pembagian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Solo akan dilakukan di sejumlah kantor pos mulai Senin (24/6/2103). Jajaran Polresta Solo menurunkan sekitar 200-an personel untuk mengantisipasi ricuh saat pembagian.
Kantor Pos Nusukan, Banjarsari, dan Kantor Pos Solo Kantor Pos adalah tempat pembagian dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut. Kapolresta Solo Kombes Pol Asjima’in mengatakan, masalah pengamanan saat pembagian sudah dilakukan pembahasan dengan pihak kantor pos.
“Sudah kita petakan. Total ada 200-an personel yang akan kita terjunkan untuk melakukan pengamanan,” kata Kapolres kepada Tribun Jogja, Minggu (23/6/2013).
Aparat yang diterjukan bertugas untuk mengantispasi kemungkan terjadi kericuhan. Sebab jumlah penerima BLSM di Solo mencapai ribuan orang.
Kapolres berharap masyarakat bisa tertib saat mengambil dana BLSM. Sehingga proses pencairan bisa berlangsung tertib tanpa diwarnai insiden saling berebut atau berdesak-desakan.
“Saya yakin masyarakat Solo bisa tertib sehingga pembagian berjalan lancar,” katanya.
Mulai Jumat pagi, warga Kelurahan Nusukan dan sebagain Kecamatan Banjarsari serta Kecamatan Pasar Kliwon akan menerima BLSM.
Lokasi pencairan dipusatkan di Kantor Pos Solo, Jalan Jenderal Sudirman dan Kantor Pos Nusukan. Sementara warga di Kecamatan Jebres, Serengan, dan Lewayan masih belum bisa melakukan pengambilan karena belum menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Kepala Kantor Pos Solo Ahmad Chaerul Hadi mengatakan, pembagian BLSM di kantor pos Nusukan akan dilakukan hingga Kamis (27/6/2013) mendatang. Sementara di tempatnya, pembagian akan dilakukan mulai Rabu (26/6/2013) mendatang.
“Langsung dicairkan Rp 300 ribu untuk dua bulan. Warga yang bisa mencairkan kami harap bersabar,” katanya.
Sasaran BLSM Solo adalah warga miskin yang masuk dalam database Badan Pusat Statistik (BPS). Total ada sebanyak 29.043 KK yang juga berdasarkan Program Perlindungan Sosial (PPlS). Data ini mendasari pula penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin).
