Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

BLSM Rawan Penyelewengan

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Melawi, Theotemus Udin, mengatakan, Bantuan Langsung Sementara

Editor: Dewi Agustina
zoom-in BLSM Rawan Penyelewengan
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Jajaran Kementerian Keuangan melakukan konferensi pers terkait APBN Perubahan 2013 di Gedung Djuanda, kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2013). Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, pemerintah optimistis tidak ada penambahan orang miskin baru walaupun ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kompensasi kenaikan harga BBM diyakini akan mencegah jumlah orang miskin bertambah pasca kenaikan harga BBM. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori

TRIBUNNEWS.COM, MELAWI - Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Melawi, Theotemus Udin, mengatakan, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) rawan terjadi penyimpangan. Karena itu dia mengharapkan kepada pihak terkait melakukan pengawasan secara maksimal.

"Seperti kejadian sebelumnya, penyaluran BLT banyak yang tidak tepat sasaran, warga yang berkecukupan dapat bantuan, justru yang benar-benar membutuhkan tidak dapat, makanya perlu pengawasan secara maksimal dari pihak terkait," kata Udin kepada Tribun Pontianak (Tribunnews.com Network), Minggu (23/6/2013).

Menurut Udin persoalan tersebut muncul karena adanya dugaan nepotisme dari pengurus RT, ataupun pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan keadaan. Diharapkan dalam penyaluran BLSM tidak ada kasus seperti penyaluran BLT beberapa tahun silam.

"Pemerintah ataupun pihak yang berwenang harus benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apakah bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, kita tidak ingin niat baik pemerintah ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tepat," katanya.

Udin juga mengharapkan, jika ditemukan adanya dugaan penyelewengan pihak yang berwenang harus berani memberikan sanksi, hal ini untuk meminimalisir kemungkinan terulangnya kasus yang pernah terjadi beberapa waktu lalu.

"Kita khawatir kalau pengawasan tidak dilakukan dengan baik, justru penyaluran BLSM ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Kita tentu tidak ingin Melawi yang selama ini aman justru dengan adanya kebijakan yang demikian jadi konflik," tandasnya.

Berita Rekomendasi

Udin juga mengharapkan sebelum BLSM disalurkan kepada masyarakat sebaiknya mulai sekarang disosialisasikan kepada masyarakat, supaya jika ada kekeliruan bisa dikoreksi untuk kemudian diperbaiki.

"Kemungkinan besar masih banyak masyarakat yang belum tahu, apa itu BLSM, sebab masyarakat yang akan mendapatkan ini juga harus sudah memiliki KPS, nah KPS sendiri juga kemungkinan sampai sekarang belum dipegang," tandasnya.

Selain pengawasan terhadap penyaluran BLSM Udin juga mengharapkan agar pemanfaatan BBM benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Selama ini di Melawi masyarakat nyaris tidak pernah menikmati BBM subsidi.

"Karena masyarakat dipaksa untuk membeli BBM di kios eceran, karena saat akan beli BBM di SPBU sudah tidak kebagian dengan spekulan, namun selama ini sepertinya tidak pernah mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun dari pihak berwajib," tandasnya.

Tokoh masyarakat Melawi, M Ruslan juga sependapat dengan DAD, dia mengharapkan agar penyaluran BLSM kali ini benar-benar diawasi, supaya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang menerimanya.

"Sangat perlu adanya pengawasan, jadi kesannya bukan hanya sekedar menghabiskan dana dari pemerintah namun harus tepat sasaran," tandasnya. (ali)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas