Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tebingtinggi, M Nurdin belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi, ponselnya tidak aktif. Sedangkan pesan singkat yang dikirimkan Tribun belum direspons.

Humas Pemko Tebingtinggi, Ahdi Sucipto mengaku belum tahu institusinya mendapat julukan terindikasi paling korup.
"Baru saja selesai BPK mengadakan pemeriksaan di Pemko Tebingtinggi dan tidak ada temuan seperti itu. Namun demikian akan saya kroscek," katanya melalui pesan singkat.

Koordinator Advokasi Fitra, Maulana, mengatakan berdasarkan Hapsem II/2012, nilai penyimpangan anggaran belanja modal untuk fasilitas umum di daerah sebesar Rp 726,4 miliar.

Maulana mengatakan terdapat 1.309 temuan penyimpangan pengelolaan anggaran di sejumlah daerah. Bila diurutkan berdasarkan nilai indikasi kerugian berdasarkan provinsi, predikat terkorup disandang Papua Barat, disusul Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Maluku Utara.

"Pertama yang paling tinggi itu di Provinsi Papua Barat dengan nilai indikasi kerugian Rp 86,8 miliar dengan jumlah 10 kasus," kata Maulana di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu.

Kemudian, untuk provinsi Kalimantan Timur terdapat 2 temuan dengan indikasi kerugian senilai Rp 29,6 miliar. Di Kalimantan Selatan, terdapat 8 temuan dengan nilai Rp 10,8 miliar. Sementara itu di Aceh terdapat 18 temuan dengan nilai indikasi kerugian Rp 7,8 miliar. Adapun Maluku Utara jumlah temuan paling banyak yakni 28 kasus, tetapi indikasi kerugian daerah paling kecil dengan nilai Rp 5,7 miliar.

Sedangkan bila diurutkan berdasarkan wilayah kabupaten, maka predikat terkorup adalah Kabupaten Nduga (Papua), disusul Kepulauan Sula (Maluku Utara), Wajo (Sulawesi Selatan), Berau (Kalimantan Timur), dan Kapuas (Kalimantan Tengah).
"Kabupaten Nduga diduga rugikan senilai Rp 89,4 miliar dengan jumlah 8 kasus. Sementara temuan kasus paling banyak di Sula dengan indikasi kerugian Rp 55, 06 miliar," katanya.(ton/*)