TRIBUNNEWS.COM, SUBANG - Sejumlah warga di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, terpaksa akan menggunakan uang bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk membayar tunggakan kredit kepada rentenir yang bergentayangan di kampung tersebut.

"Sekarang belum nerima, tapi kalau emang sudah nerima, mumpung ada uang saja, jadinya terpaksa dibayarin utang dulu," kata Sutini (47) kepada Tribun di kediamannya, Selasa (25/6/2013).

Sutini mengatakan, ia meminjam uang kepada bank keliling sebesar Rp 250 ribu yang kemudian dikembalikan sebesar Rp 10 ribu selama 35 hari. "Jadi sekarang ini membayar utang Rp 23 ribu per hari. Kalau sudah ada BLSM, paling dibayarkan setengahnya buat seminggu," katanya.

Hal yang sama diakui oleh Ariani (39). Ia mengaku memiliki utang kepada lebih dari satu rentenir senilai Rp 400 ribu, yang dibayarkan tiap hari sebesar Rp 23 ribu selama 30 hari. "Utangnya pada dua bank. Satu hari bayar Rp 23 ribu, masing-masing Rp 10 ribu sama Rp 13 ribu. Dulu pinjamnya Rp 14 ribu," katanya.

Ia menjelaskan, utang sebesar itu semula dimaksudkan untuk membayar biaya kebutuhan sehari-hari, seperti makan hingga mengobati anaknya yang sakit. "Semenjak suami meninggal, kami jadi usaha sendiri. Tapi memang uang yang didapat dari usaha masih belum mencukupi sehingga terpaksa meminjam uang ke mereka," ujarnya.

Ariani mengatakan, jika memang ia menerima BLSM, tidak tertutup kemungkinan ia akan membayarkan sebagian BLSM tersebut untuk membayar tunggakan hariannya. "Maunya enggak dibayarin. Tapi kalau emang ada bantuan mirip BLT, ya dibayarin separuh, enggak semuanya. Dulu waktu dapat BLT juga gitu," ujarnya.

Di sisi lain, terkait dengan pencairan dana BLSM, Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang dituding mengeluarkan data kedaluwarsa tentang jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Subang, yang berimbas negatif pada warga calon penerima dana BLSM.

"Beberapa warga kami yang telah meninggal dunia masih tercantum dalam daftar calon penerima BLSM yang dikirimkan oleh kantor pos setempat," kata Kepala Desa Cikaum Timur, Kecamatan Cikaum, Dedeh Sukaesih, kepada wartawan melalui ponselnya, kemarin.

Sebaliknya, kata Dedeh, warga miskin yang seharusnya menerima malah tidak terdaftar sebagai calon penerima BLSM. "Kalau acuannya ke data BPS, itu jelas kedaluwarsa dan perlu segera diperbaiki supaya tidak timbul masalah, soalnya nanti kami-kami yang di desa ini yang jadi sorotan masyarakat," katanya.

Dihubungi terpisah, Kasi Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik (IPDS) pada Badan Pusat Statistik (BPS) Subang, Agung Hartadi, mengakui data warga miskin penerima BLSM tahun 2013 versi instansinya sudah kedaluwarsa. "Yang digunakan itu memang data direktori BPS tahun 2011," kata Agung melalui ponselnya.

Di Kabupaten Garut, jumlah penerima BLSM tahun ini justru berkurang dibanding dengan jumlah penerima BLT tahun 2008. Berkurangnya jumlah penerima ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya konflik di tengah masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, mengatakan tahun 2008 penerima BLT di Garut mencapai 221.000 orang. Namun, berdasarkan hasil pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS), penerima BLSM Kabupaten Garut tahun 2013 menjadi 182.239 orang.

Dengan demikian, ujarnya, 38.761 warga yang dulunya menerima BLT atau sebanyak sekitar 17 persen dari penerima BLT 2008 tidak bisa menerima BLSM tahun ini. "Pastinya masyarakat yang tadinya menerima BLSM dan sekarang tidak akan bertanya-tanya dan bingung. Semoga tidak sejauh itu sampai terjadi konflik," kata Iman saat ditemui di sela acara Karya Bakti TNI di Makodim 0611 Garut, kemarin.

Iman mengatakan, rencananya BLSM mulai dibagikan di Kabupaten Garut pada Juli 2013. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Garut segera menggelar rapat koordinasi dengan semua camat dan pihak Kantor Pos selaku penyalur BLSM kepada masyarakat.

"Diharapkan selanjutnya para camat dapat memberikan pengertian bahwa penurunan jumlah penerima BLSM ini keputusan Pemerintah Pusat. Apalagi Kantor Pos yang hanya bertugas memberikannya kepada masyarakat," ucapnya. (men/sam)