TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB - Ratusan karyawan PT Kertas Nusantara (dulu Kiani Kertas) di site Mangkajang, Kecamatan Sambaliung, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pemkab Berau, mereka menolak Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2015.

Pasalnya, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Kertas Nusantara itu menilai, Prabowo sebagai pemilik PT Kertas Nusantara belum mampu menangani persoalan negara.

"Prabowo mengurus yang kecil-kecil saja tidak mampu, apalagi mengurusi persoalan negara," kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya, Senin (8/7/2013).

Aksi unjuk rasa ini dilatarbelakangi kekesalan karyawan PT Kertas Nusantara, sebab mereka kecewa, selama ini pembayaran gaji selalu terlambat. Iuran Jamsostek dan asuransi lain yang belum dibayarkan.

"Termasuk sisa gaji yang tertunda, kami juga minta mereka tidak semena-mena terhadap karyawan," katanya lagi.

Karyawan menilai, kesewenang-wenangan itu ditunjukkan oleh manejemen PT Kertas Nusantara dengan mengintimidasi karyawan yang ikut unjuk rasa. Selain diusir dari perumahan karyawan, fasilitas di perumahan karyawan juga dikurangi.

"Dulu ada listrik, ada air yang mengalir, sekarang sudah tidak ada lagi. Ini bentuk semena-mena terhadap karyawan," kata orator yang lain. Selain itu, mereka juga menuntut agar Wilson Presiden Direktur PT Kertas Nusantara mundur dari jabatannya.

Ratusan karyawan itu, pada awalnya melakukan aksi long march dari kantor mereka di Jalan Mangga II menuju Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, namun jawaban dari Kadisnakertrans dinilai tidak memuaskan.

Mereka pun melanjutkan aksinya ke kantor bupati. Bupati Berau, Makmur HAPK saat menemui pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan usulan kepada PT Kertas Nusantara untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh karyawan Kertas Nusantara.

"Saya sudah beberapa kali mengusulkan solusi untuk mengatasi masalah di Kertas Nusantara, dulu juga sudah pernah saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Waktu saya ketemu dengan Pak Prabowo sudah saya sampaikan," ungkap Makmur.

"Dulu saya punya nomor telepon Pak Prabowo, tapi sekarang sudah tidak ada lagi," imbuhnya.

Salah satu solusi yang disampaikan oleh Pemkab Berau untuk mengatasi persoalan keuangan di Kertas Nusantara, kata Makmur adalah dengan menjual daya listrik yang dihasilkan oleh generator milik PT Kertas Nusantara.