2 Aktivis Kembalikan Kalpataru Sebagai Protes Kerusakan Danau Toba
Dua orang aktivis lingkungan asal Sumatera Utara, akan mengembalikan Penghargaan Kalpataru yang mereka terima kepada Presiden SBY.
Laporan Wartawan Tribun Medan Liston Damanik
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Dua orang aktivis lingkungan asal Sumatera Utara, akan mengembalikan Penghargaan Kalpataru yang mereka terima kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pengembalian itu, merupakan bentuk protes keduanya atas perambahan hutan di sekitar Danau Toba yang semakin merusak.
"Inilah yang terakhir bisa kami perbuat. Kami sudah melakukan semua hal yang bisa dilakukan. Kalau seruan kami ini tidak diperhatikan juga oleh pemerintah, kami berserah kepadaTuhan. Yang penting kami tidak punya beban lagi karena melihat penghargaan ini di rumah," kata peraih Kalpataru tahun 2005 asal Tobasa, Marandus Sirait di Taman Beringin, Medan, Jumat (2/7/2013).
Sirait mengatakan, usai Hari Raya nanti ia dan peraih Kalpataru asal Dairi, Hasoloan Manik, dan pejuang lingkungan hidup Wilmar Simanjorang dari Samosir akan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan berbagai penghargaan yang mereka terima dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hari ini mereka juga menyerahkan piagan dan penghargaan lain yang mereka terima dari Pemerintah Provinsi Sumut.
Wilmar Simanjorang mengatakan, penggundulan hutan di sekitar Danau Toba semakin menjadi hingga membuat cemas penduduk sekitar. Berbagai kemungkinan bencana terbentang di depan mata seperti banjir bandang dan kekeringan lahan.
"Apabila perambahan ini terus terjadi, maka daerah Tele akan jadi gurun pasir. Sungai yang mengalirkan air ke danau juga semakin mengering karena sumber mata air hilang," katanya.
Menurut mantan Pjs Bupati Samosir itu, mereka sudah mengadukan perambahan hutan ke pemerintah daerah dan pusat serta aparat penegak hukum. Namun, semua pihak tidak menanggapi.
"Di balik ini ada kongkalikong," katanya.
Marandus Sirait mengatakan, seluru penerima Kalpataru Sumut yang berjumlah tiga belas orang/lembaga akan mengembalikan penghargaan itu jika pemerintah tetap mengabaikan mereka.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.