Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Gubernur terpilih Jawa Timur, Soekarwo, membantah pihaknya memanfaatkan dana operasional daerah seperti Bansos, dana kepala desa, dan dana hibah untuk keperluan kampanye. Karwo, panggilan gubernur, mengatakan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur terus mengalami peningkatan karena adanya dana BOS.

"Yang APBD ini naik dari 2012 ke 2013 karena ada titipan dana BOS Rp 2,8 triliun dari pusat sehingga adalagi tahun 2013 untuk Pilkada, Rp 400 miliar lebih," ujar Soekarwo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Menurut Karwo, tidak ada yang perlu dicurigai dari prosesnya semua dirumuskan oleh DPRD Jawa Timur. Kemudian pimpinan dewan dan fraksi dikirim ke Jakarta dan dicek ke kementerian dalam negeri. Setelah itu baru turun dalam bentuk peraturan daerah

"Jadi prosesnya sangat legal," tegas Karwo.

Karwo pun menilai petitum pemohon agar mendikuskualifikasi dirinya terkait APBD tersebut tidak berdasar karena sesuai dengan perundangan.

"Saya juga masih membaca seperti apa yang dimaksudkan. Kalau APBD sesuai dengan legal skali. Tidak ada yang tidak berdasarkan aturan perundangan, dan tidak ada yang tidak disetujui DPRD," tegas dia.

Sebelumnya, tahun 2007 angka hibah dan bansos Jawa Timur mencapai sekitar Rp 800 miliar. Kemudian tahun 2008 naik menjadi Rp 1,8 triliun.

Tahun 2009 dana operasional sekitar Rp 650 miliar. Tahun 2010, naik menjadi Rp 730 miliar kemudian pada tahun 2011 permintaan dana operasional meningkat menjadi Rp 1,2 triliun dan tahun 2012 Pemda Jatim meminta dana hibah sekitar Rp 4 triliun.