TRIBUNNEWS.COM, CIMAHI - Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Hery Antasari, menyayangkan keputusan Pemprov Jabar menempatkan Kota Cimahi pada tahap dua dan tiga dari total lima tahap perencanaan pembangunan monorel Bandung Raya.

Menurutnya, Kota Cimahi adalah wilayah terdekat dengan Kota Bandung yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi yang juga memiliki status yang sama dengan Kota Bandung sebagai inti pusat kegiatan nasional (IKN) cekungan Bandung.

"Karena itu, akan lebih baik, jika penahapan pembangunan itu dimulai dari Kota Bandung, lalu menyebar ke timur dan barat secara bersamaan. Sehingga proses menunggu pembangunannya tidak terlalu lama dan dapat mempercepat penurunan indeks kemacetan di Kota Cimahi," tutur Hery saat ditemui wartawan di Kantor Bappeda Kota Cimahi, belum lama ini.

Menurut Hery, tingginya kemacetan di Kota Cimahi ini juga terjadi karena Cimahi merupakan daerah perlintasan dari kota dan kabupaten lainnya. Banyak sekali warga Cimahi dan Padalarang yang beraktifitas di Bandung, begitu juga sebaliknya.

Status Cimahi sebagai kota inti PKN cekungan Bandung, lanjut Hery, juga sudah termuat dalam rencana tata ruang dan rencana tata wilayah (RTR dan RTW) provinsi dan nasional. Bahkan Kota Cimahi juga sudah memiliki peraturan daerahnya.

"PKN itu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau kegiatan beberapa propinsi. Tapi kenyataannya Kota Cimahi cenderung terlupakan. Tidak seperti PKN inti lainnya semisal Kota Bandung," papar Hery.

Hery mengatakan, pemprov seperti melupakan Cimahi dalam rencana pembangunan monorel Bandung Raya ini.

"Padahal, Pemkot Cimahi sudah menyiapkan diri untuk diajak kerjasama serta dilibatkan sejak awal dengan rencana pembangunan monorel tersebut. Tapi hingga sekarang, kami belum sekali pun untuk diajak duduk bersama ikut mendiskusikannya. Karena kami juga berharap dalam pembangunan Monorel Bandung Raya itu ada pemberhentiannya di Kota Cimahi," ungkap Hery.

Kepala Bidang Fisik Bappeda Kota Cimahi, Dyah Ajuni, mengatakan masterplan moda alternatif transportasi massal itu sudah mendapat dukungan dari pihak legislatif.

"Maka sekarang ini kami masih menunggu rencana pembangunan monorel yang digagas oleh Pemprov Jabar," katanya.

Proyek monorel sendiri rencananya akan mulai dibangun pada Juli 2014. Proyek yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Cina itu akan dilakukan lima tahap.

Untuk tahap pertama dari Tanjungsari-Gedebage, tahap kedua Gedebage-Cimahi, tahap ketiga Cimahi- Padalarang, tahap keempat Gedebage-Dago, dan tahap kelima Gedebage-Majalaya. Proyek senilai Rp 10 triliun ini direncanakan rampung pada 2025.(ddh)