Laporan Wartawan Surya Sudarmawan

TRIBUNNEWS.COM, NGAWI - Oknum guru tidak tetap (GTT), BS (32) warga Desa Ketanggi, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, akhirnya dinonaktifkan Kepala SMK Negeri Paron.

Ini menyusul, adanya trauma di kalangan siswi yang selama ini diajar oknum guru yang diduga kerap berbuat cabul kepada para siswinya itu.

Selain itu, penonaktifan guru yang sudah mengajar sejak Tahun 2007 atau sejak sekolah ini berdiri itu, untuk menjaga kondusifitas sekolah itu.

"Sebenarnya kalau kejadiannya semua diluar sekolah, itu sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Tetapi untuk menjaga mental siswi dan kondusifitas sekolah, sejak kemarin oknum guru itu kami nonaktifkan," terang Kepala SMK Negeri Paron, Kabupaten Ngawi, Parjono kepada Surya, Senin (4/11/2013).

Selain itu, Parjono mengaku untuk memulihkan mental para siswinya yang trauma atas dugaan perbuatan yang dilakukan BS itu, mulai mengajak komunikasi semua kalangan guru dan TU. Yakni dengan membuat program sinkronisasi antara guru BP, guru kelas, guru mata pelajaran serta guru pendamping dan para wakil kepala sekolah.

"Memang dia (BS) kesehariannya bagus, kerjanya bagus, dan tanggung jawab mengajar KKPI serta Produksi Akuntasinya cukup baik. Tetapi karena peristiwa itu sudah masuk media membuat sekolah malu. Sudah banyak siswa dan siswi lainnya menanyakan ke murid-murid kami kok begini dan kok begitu. Kasihan mental siswa kami," ungkapnya.

Sementara, kendati sudah menonaktifkan BS, akan tetapi pihak sekolah mengaku belum menginvestigasi dan menginterogasi para korban dan oknum guru yang diduga berbuat bejat itu.

Oleh karenanya, sampai saat ini pihak sekolah belum mengetahui berapa jumlah pasti korban pencabulan yang diduga dilakukan oknum guru Muatan Lokal (Mulok) itu.

"Kami belum investigasi. Jumlah pasti korban (siswi) kami juga belum tahu. Nanti kalau sudah waktunya pasti akan kami investigasi," pungkasnya.

Sementara, saat ini sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi dalam perjalanan menuju SMKN Paron. Mereka sidak untuk mengetahui masalah dan kondisi kasus dugaan pencabulan itu.