Laporan Wartawan Kompas.com Deytri Robekka Aritonang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta bantu dana anggran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung.

Permintaan tersebut, disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"KPU sudah memfasilitasi, berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran, supaya tahapan pilkada bisa berjalan," ujar Komisioner KPU Ida Budhiati di Hotel Novotel, Jakarta Utara, Rabu (27/11/2013).

Menurutnya, salah satu hambatan pelaksanaan Pilkada Lampung adalah ketiadaan anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Kan memang di daerah ini ada hambatan anggaran. Pemerintah pusat dapat membantu," kata Ida. Menurutnya, permohonan bantuan itu sudah disampaikan pihaknya sejak lama.

Ida mengatakan, sebenarnya pihaknya berharap, anggaran itu dapat dicairkan sebelum akhir 2013 ini.

"Komunikasi itu sudah kami lakukan dalam waktu yang memadai sebelum akhir tahun 2013," lanjutnya.

Tetapi, dia pesimistis, pemungutan suara dapat dilakukan sebelum 2013 berakhir meskipun anggaran telah dicairkan.

Sebelumnya, Kemendagri mengusulkan agar Pilkada Lampung diselenggarakan 2014 berbarengan dengan pemungutan suara pemilihan anggota legislatif (pileg).

"Gubernur bilang, bisa cairkan dana baru 2014. Kan 2014 bertepatan dengan pileg dan pilpres (pemilihan presiden). Tinggal apakah KPU (Komisi Pemilihan Umum) memberi toleransi agar diselenggerakan paralel dengan pileg, 9 April 2014," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan, Senin (18/11/2013) lalu.

Ia mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi bahkan mendorong wacana tersebut jika KPU memang memandang hal itu lebih baik daripada pemilu diselenggarakan 2013 ini.

Menurutnya, sisi positif penyelenggaraan pilkada bersamaan dengan pileg adalah, pemilih hanya perlu sekali mengunjungi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan begitu, diharapkan partisipasi pemilih akan meningkat.