Jumhur: BAPPENAS Sering Mengganjal Dana Pelayanan untuk TKI
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat menyayangkan minimnya
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribun Batam, Iman Suryanto
TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat menyayangkan minimnya anggaran dalam melakukan penanggulangan dan memerangi maraknya aksi penyelundupan orang dimana para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban.
Jumhur mengatakan untuk memberantas penyelundupan orang perlu adanya anggaran yang tidak sedikit. Mengingat banyak hal yang perlu dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi mulai dari razia hingga penertiban. Namun demikian hal tersebut sulit dilakukan jika anggaran yang ada minim.
"Kalau mau 'perang' penyelundupan orang secara total, setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar miliaran rupiah setiap tahunnya," jelas Moh Jumhur Hidayat disela Rapat Kerja Teknisnya di Panorama Regency Hotel, Batam, Jumat (6/12/2013) malam.
Menurutnya dana tersebut bisa digunakan untuk razia, pendataan, penampungan, sampai pemulangan kembali para korban.
"Dan hal tersebut sengaja kita lakukan, guna menimbulkan efek jera, membuat orang tidak kembali lagi, mengangkat harkat dan martabat bangsa ini agar lebih baik dan terjaga. Inilah yang menurut saya sangat penting. Dan saya rasa jumlah tersebut sangatlah kecil dibandingkan harkat dan martabat kita," jelasnya.
"Jujur saja, anggaran untuk sektor TKI saat ini tidak manusiawi. Bahkan bisa dibilang sangat minim. Anda bisa bayangkan itu. Padahal mereka (TKI) merupakan penghasil devisa negara," kata Jumhur.
Selain itu, subsidi yang diberikan bagi para TKI misalnya kesehatan dan sejenisnya tidak ada sama sekali.
"Jadi buat saya, tidak cocok antara jasa yang diberikan mereka dengan apa yang dia dapat dari negara ini. Paling tidak dari sisi anggaran sudah kelihatan tidak masuk akal," keluhnya.
Namun demikian, menurutnya, pada tingkat presiden, komitment itu ada, namun pada tingkatan dibawahnya yang kurang apreasiasi.
"Salah satunya di tingkatan BAPPENAS, catat ya! Terutama BAPPENAS yang sering mengganjal kegiatan-kegiatan logis untuk melindungi TKI. Catat itu," tegasnya.(isu)
