Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

TRIBUNNEWS.COM BANGKA -- Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bangka Amri Cahyadi minta Pemkab Bangka yakni bupati menginstruksikan segera  disperindag bersama distamben  mendata kembali kondisi di Kabupaten Bangka, berapa persen masyarakat yang sudah beralih dari minyak tanah ke gas, berapa tonase kapasitas minyak tanah yang masih didistribusikan di daerah ini.

Dengan demikian sudah punya penghitungan berapa kebutuhan baik minyak tanah maupun gas.

"Pemerintah daerah jangan hanya mikir harga tinggi namun memikir proses distribusinya, harganya bisa diminimalisir dan pemerintah daerah punya inisiatif untuk melakukan diskusi berkoordinasi dengan provinsi kemudian provinsi menyampaikan ke pusat kita tolak kebijakan ini," saran Amri.

Dia menilai sikap pemerintah pusat yang menyalahkan pihak Pertamina tidak mendasar karena Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang justru perusahaan milik pemerintah sendiri.

"Saya ketawa saja mohon maaf kita hormat kepada presiden, kalau presiden menyalahkan Pertamina, Pertamina kan perusahaan BUMN. BUMN milik pemerintah, pemerintah menentukan dirutnya. Aneh kebijakan ini?" nilai Amri.

Dia mengharapkan Pemkab Bangka proaktif berkoordinasi dengan Pemprov Babel melakukan penolakan dan pemerintah pusat turun tangan mengatasi persoalan harga gas yang melambung tidak menyerahkan pada Pertamina saja.

"Kalau diserahkan ke Pertamina mereka BUMN yang berorientasi profit oriented mencari keuntungan sehingga ingin keuntungan sebesar-besarnya," ungkap Amri.