Laporan Wartawan Tribunnews.com Yogi Gustaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perlu kerjasama komponen masyarakat dan aparat pemerintahuntuk pencegahan penempatan TKI ilegal maupun tindak perdagangan orang. Pengiriman TKI ilegal, dianggap bentuk penghianatan kepada masyarakat dan bangsa.

Demikian salah satu kesimpulan dalam dialog Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, dengan aparat pemerintah Kabupaten Belu, TKI Purna, LSM dan tokoh agama di Gedung Betelalenok Atambua, NTT dalam rilis yang diterima Tribun, Kamis (6/3/2014).

"Jujur saya sampaikan, pemerintah belum berhasil menciptakan lapangan kerja sehingga beberapa warga kita harus jadi TKI. Tetapi negara harus turut campur tangan  dalam menjamin warganya bekerja ke luar negeri secara aman", tegas Jumhur.

Menurutnya, untuk menjamin dan melindungi warga Indonesia bekerja di luar negeri, pemerintah membuat serangkaian aturan. Dengan begitu, pelanggaran prosedur dan aturan tidak berpotensi merugikan, khususnya bagi TKI yang berangkat.

Jumhur menambahkan, upaya ini bukan untuk mempersulit. Tapi, jika prosesnya dipermudah, orang akan sembarangan menyelundupkan dan memperdagangkan orang. Dan dampaknya akan sangat mengerikan.

"Kita tidak ingin calon TKI berangkat ke Luar Negeri hanya karena iming-iming gaji besar sementara banyak resiko pelecehan, kekerasan dan lain lainnya," imbuh Jumhur.

Dalam temu wicara tersebut, dihadiri Plt Bupati Belu Petrus Bere, Kadisnakertransos Belu Arnold Brio Seo, Wakil Ketua DPRD Belu Magdalena Tiwu Samara dan Direktur Advokasi dan Mediasi BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono.