Laporan Tribun Kaltim, Rafa  A Dwinanto

TRIBUNNEWS.COM SAMARINDA, - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Walikota Bontang Adi Darma kompak menolak proyek pipanisasi gas dari Bontang ke Jawa, atau yang lebih dikenal dengan Proyek Kalija (Kalimantan-Jawa).

Ditemui Selasa (18/3/2014), Awang menegaskan kembali penolakannya. pemipaan gas dari Bontang ke Jawa disebut Awang bertentangan dengan kebijakan nasional yang menetapkan Kaltim sebagai lumbung energi nasional.

"Kaltim ditetapkan sebagai lumbung energi nasional. Artinya, gas, batubara dan lainnya harus diproses dan dipergunakan untuk Kaltim dulu, baru dikirimkan ke daerah lain. Kalau langsung dipipakan ke Jawa, tentu ini bertentangan dan kita konsisten menolak," tegas Awang.

Awang mengaku telah mengkhawatirkan bakal ditariknya sumber energi Kaltim ke Jawa melalui pipanisasi. "Bukan gasnya yang dibawa pakai pipa seperti yang saya khawatirkan selama ini. Akhirnya yang menikmati gas Kaltim itu industri dan PLN di Jawa. Kita sendiri masih kekurangan," sesalnya.

Terpisah, Walikota Bontang, Adi Darma mengaku sudah didatangi beberapa elemen masyarakat Bontang yang menolak Proyek Kalija tersebut. "Sudah ada beberapa elemen masyarakat yang datang ke saya meminta Pemkot Bontang untuk tegas menolak hal ini. Prinsipnya, sebagai kepala daerah, saya akan sampaikan aspirasi warga Bontang ke Pusat," tegas Adi Darma.

Adi Darma menuturkan, Pemkot Bontang akan berkordinasi terlebih dulu dengan Pemprov Kaltim mengenai penolakan ini. "Kita kordinasi dulu dengan Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah. Karena biar bagamanapun, kalau ini terjadi yang rugi bukan cuma Bontang, tapi Kaltim juga bakal terkena dampak," sebutnya.

Dialirkannya gas langsung ke Jawa tanpa diproses di LNG disebut Adi Darma bakal sangat merugikan Bontang. "Kalau kilang tak lagi difungsikan, yang kerja mau dikemanakan. Dampaknya pada perekonomian
Kaltim khususnya Bontang, maupun pad apendapatan daerah," paparnya.

Bontang, lanjut Adi Darma, tegas menolak Proyek Kalija kembali dilanjutkan. "Kami tegas menolak. Apalagi rakyat juga menolak, pasti kita akan sampaikan aspirasi rakyat ke Pusat," pungkas Adi Darma. (*)