TRIBUNNEWS.COM. MANADO- Pemerintah mengalokasikan penyaluran dana bergulir melalui lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM pada 2014 sebesar Rp 2,65 triliun ayau naik sebesar 37,57 persen dibanding total penyaluran pada 2013 sebesar Rp 1,92 triliun.

Naiknya alokasi dana penyaluran di 2014 ini dikarenakan kinerja dari LPDB-KUMKM dalam dua tahun terakhir dinilai semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan dipertahankan predikat ISO 9001:2008 di 2013 sebagai wujud satu di antara misinya dalam menjaga dan meningkatkan sistem Quality Management (TQM) secara terpadu untuk mencapai pelayanan World class dalam pemberian pinjaman/pembiyaan kepada koperasi dan UMKM, Rabu (19/3/2014).

Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Ir Sutowo MM mengatakan target penyaluran dana bergulir untuk Sulut di 2014 sebesar Rp 63,7 miliar yang akan disalurkan kepada 4.783 UMKMM untuk diharapkan dapat membangkitkan gairah perkoperasian serta peningkatkan program di Sulut.

"Bagi daerah-daerah yang belum maksimal menyerap dana bergulir LPDB-KUMKM akan terus kami lalkukan sosialisasi sehingga makin mengenal peran dan fungsi LPDB-KUMKM," ujarnya dalam acara Sosialisasi Program Penyalueran Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang dihadir pelaku koperasi dan UMKM dan Asisten II Pemprov Sulut serta Muspida terkait.

Sejak beroperasi pada 2008 hingga kini LPDB-KUMKM telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 4,17 triliun yang disalurkan kepada 2.864 mitra di seluruh indonesia. Sedangkan khusus untuk Sulut total penyaluran dana bergulir relatif masih kecil, yaitu Rp 8,5 miliar melalui 15 mitra usaha.

Sulut termasuk provinsi yang masih minim dalam menyerap dana bergulir LPDB, itu sebabnya di semeste pertama tahun ini kami prioritaskan untuk melakukan sosialisasi ke daerah ini.

Dari besaran dana alokasai untuk KUMKM sebesar Rp 2,65 triliun itu, LPDB-KUMKM akan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti yang selama ini yelah dilakukan dengan kejaksaan, BPK RI dan KPK dengan tujuan agar dana tersebut lancar dalam penagihannya, sehingga NPL tetap bisa dibawah angka toleransinya, yaitu sebesar 15 persen.

LPDB-KUMKM telah menunjukan kinerja unggulnya dengan memeroleh predikat sebagai BLU terbaik dalam pengelolaan dana khusus oleh Kementrian Keuangan dengan nilai skor 76,33 dan berhasil mengngungguli penilaian atas kinerja BLU sejenisnya. Selain itu, LPDB-KUMKM juga memeroleh penilaian sebesar 7,15 dari hasil survey KPK 2012 terhadap integritas pelayanan publik, hal. Tersebut sejalan dengan komitmen direksi dan manajemen dalam mencapai Good Goverment Governace (GGG) dan pencegahan tindak pidanan korupsi. (erv)