TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mewajibkan   kontraktor yang menang tender agar memasang big standing banner pada proyek pembangunan yang mereka kerjakan.

Pada banner itu harus termuat informasi tentang proyek yang dikerjakan, termasuk besaran anggaran, nama, alamat kantor dan foto diri kontraktornya, termasuk nomor telepon kontraktor yang harus bisa dihubungi sewaktu-waktu.

"Jadi kalau ada complain, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor HP kontraktor tersebut," ujar Emil sapaan akrab Ridwan, seusai menghadiri acara bertajuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran yang digelar Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Hotel Horison, Bandung, Senin (21/4).

Emil mengatakan, inovasi tersebut akan diaplikasikan pada tahun anggaran ini. Emil mengaku enggan jika masyarakat selalu menuduh mereka sebagai pihak yang bertanggungjawab pada sejumlah proyek yang sebenarnya menjadi tanggungjawab kontraktor.

"Semua proyek kalau sudah selesai, tiga sampai enam bulan berikutnya masih tanggung jawab kontraktor. Jadi, jika jalan diperbaiki belum enam bulan sudah rusak, maka kontraktor harus tanggung jawab memperbaikinya," ujar Emil.

Pada kesempatan yang sama, Emil juga mengatakan bahwa efektivitas program Pemkot Bandung, salah satunya diukur dari penyerapan anggaran. APBD 2013 Kota Bandung yang hanya terserap sebesar 89 persen, pada skala nasional sudah termasuk cukup baik.

"Kebanyakan anggaran yang tidak terserap adalah anggaran untuk program pembangunan infrastruktur. Anggaran itu tak terserap karena terlambat lelang, atau terkendala cuaca. Namun, ada juga yang tak terserap karena adanya efisiensi anggaran," kata Emil.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto, mengatakan hanya 45 persen APBD Kota Bandung tahun 2014 yang difgunakan untuk belanja tak langsung, seperti gaji pegawai. Meski demikian, Yossi berjanji, anggaran belanja langsung ini akan terus meningkat setiap tahunnya.(tsm)