'Ikan Megawati' Potensi Usaha Ekonomi Kerakyatan Nelayan Danau Toba
Ikan pora-pora yang kembali jadi primadona serta memberi kehidupan bagi nelayan di Danau Toba ditebar Presiden Megawati Soekarnoputri
Editor: Johnson Simanjuntak
"Saya yakin kehidupan para nelayan dan masyarakat sekitar Danau Toba akan meningkat, hanya saja, potensi ikan pora-pora ini harus dijaga penangkapan, dan ikan pora-pora pun harus terkendali sehingga populasi ikan tidak mengalami penurunan," ujar Putra Lubis.
Putra menambahkan, apa yang dilihat dan didapatnya dari meninjau potensi ikan pora-pora di Danau Toba ini, akan diajukan ke PDIP sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang harus dikembangkan dan dijaga.
Parlin Manihuruk menambahkan ikan pora-pora hasil tangkapan nelayan Danau Toba memang beberapa bulan terakhir menurun, sebab penangkapan ikan pora-pora tidak terkendali.
Hal itu akibat permintaan ikan pora-pora yang tinggi memicu nelayan untuk mengeksploitasi sebanyak-banyaknya, sehingga ikan pora-pora yang berada di hulu sungai tidak luput dari tangkapan, padahal ikan pora-pora akan melakukan ruaya pemijahan ke hulu sungai kembali.
Untuk mengantisipasi penurunan produksi ikan pora-pora di Danau Toba, kata Parlin, perlu dilakukan perubahan usaha perikanan dari konvensional ke usaha perikanan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya ikan pora-pora harus berpedoman pada ketentuan Maximum Sustainable.
Anggota DPR RI Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP H. Irmadi Lubis mengakui potensi ikan pora-pora di Danau Toba sebagai salah satu usaha yang cukup potensial untuk ekonomi
kerakyatan.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut, dan kebetulan duduk di Komisi VI DPR RI yang membidangi Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Irmadi akan berjuang di komisinya untuk mendapatkan berbagai bantuan bagi nelayan ikan pora-pora dan pengelolaannya.
"Kita akan berjuang agar pemerintah memberikan perhatian bagi usaha ekonomi kerakyatan di Danau Toba ini," ujarnya.
Irmadi Lubis juga akan proaktif berkomunikasi kepada para anggota- anggota DPRD Kota/Kabupaten dan Provinisi dari Fraksi PDIP untuk menggulirkan kemungkinan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) yang melarang penangkapan ikan pora-pora di hulu sungai, sehingga populasi ikan pora-pora ini tidak menurun.
