Sofjan Wanandi Setuju Jika Pemda Investasikan Dananya Untuk Pembangkit Listrik
Sofjan Wanandi, mengaku setuju jika Pemerintah Daerah menginvestasikan dananya untuk membangun pembangkit listrik,
Editor: Budi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM.BALIKPAPAN, - Sudah bukan rahasia lagi, pembangungan infrastruktur di Kalimantan Timur berjalan lamban. Padahal, daerah ini sangat kaya akan sumber daya alam. Hal ini juga berimbas pada minat investor untuk menanamkan investasinya di Kaltim. Salah satu persoalan yang belum teratasi adalah krisis listrik.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi PengusahaIndonesia(Apindo), Sofjan Wanandi, mengaku setuju jika Pemerintah Daerah menginvestasikan dananya untuk membangun pembangkit listrik, ketimbang dana APBD habis terkuras untuk proyek-proyek mercusuar.
“Masalah listrik ini memang tidak ada habisnya di Kaltim, ibaratnya kita mati di lumbung padi. Bukankah energi semua ada di sini? Dimana salahnya, apa PLN-nya yang salah atau Pemda-nya yang salah? Kalau saja duit Pemda itu diprioritaskan untuk diinvestasikan di listrik, saya kira selesai kok,” ujarnya kepada tribunkaltim.co.id.
Menurut Sofjan, investasi ke listrik akan memberikan multiplayer effect yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Contohnya penyediaan air minum, layanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan lainnya. Tanpa listrik, pembangunan semegah apapun dinilai akan menjadi sia-sia.
“Ngapain kita mau investasi yang enggak perlu, menurut saya enggak usah bikin stadion, lebih baik bikin listrik dulu. Jadi, pemerintah jangan masuk pada proyek mercusuar, itu sudah enggak ada waktunya lagi,” terangnya.
Provinsi Kaltim, kata Sofjan, jika diurai lebih sedikit masalahnya ketimbang daerah lain. Sebabnya, Kaltim telah dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, sedangkan penduduknya sedikit. Kekayaan alam tersebut harus dikelola secara cerdas, tidak membabi buta sehingga berdampak terhadap masyarakat.
“Masalahnya sekarang kekayaan alam itu jangan dieksploitasi habis-habisan, besok generasi akan datang mau bikin apa? Saya lihat banyak tuh mining (pertambangan) yang bayar pajak pun tidak, apalagi bikin rakyat senang. Jadi ini sudah harus mulai dipikirkan, jangan jadi pekerjaan saja yang terus-terusan berulang,” pungkasnya. (*)