TRIBUNNEWS.COM, MOJOKERTO - Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur,  Mas'ud Yunus, menekankan kepada seluruh pejabat dan PNS di Pemkot untuk netral.

Tidak terlibat aksi saling dukung-mendukung dan menjadi tim sukses capres. Jika ada staf dan PNS yang tak netral, sanksi tegas akan diterapkan.

Demikian disampaikan Wali Kota Mas'ud dalam pembukaan sosialisasi wawasan kebangsaan di Hotel Raden Wijaya, Kamis (12/6/2014).

"Jangan sampai PNS ikut masuk dalampolitik praktis karena sanksinya berat. Bisa dipecat sebagai pegawai PNS. Pilihlah sesuai hati nurani," kata Mas'ud.

Selain itu, wali kota ini juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi kondusif, menjaga keamanan dan ketetiban bersama.

Pilpres di kota ini diharapkan berjalan aman, damai, tertib dan menghasilkan pemimpin yang punya komitmen untuk menyejahterakan masyarakat.

"Pilpres besok digelar saat puasa. Semoga dengan suasana religius yang mewarnai pilpres, bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Yang utama adalah persatuan. Ribuan PNS yang ada di kita harus netral dan tak memengaruhi siapa pun dalam menentukan pilihan presiden," tambahnya.

Untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat harus ada upaya penurunan angka golput.

Meski angka partisipasi masyarakat Kota Mojokerto dalam Pileg lalu mencapai 85 persen.

Masyarakat sebagai warga negara dan umat beragama harus ikut menentukan calon pemimpinnya.

Dalam sosilisasi wawasan kebangaan itu dihadiri pejabat di lingkungan Pemkot, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan masyarakat.

Kepala Bakesbang Linmas Sriyono mengatakan bahwa sosialisasi itu sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan hak suaranya dalam Pilpres