TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Warga miskin di Indonesia kian bertambah, kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin  mencolok sekali.

Pada tahun kedua pelaksanaan penyaluran bantuan dari Pemda DIY untuk warga miskin, mekanisme teknis penyaluran dirubah.

Untuk tahun ini proses penyaluran akan melalui proses distribusi yang dilimpahkan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dimana sebelumnya program tersebut disalurkan oleh Bappeda Kota Yogyakarta.

Pada Juni ini, akan ada proses verifikasi yang akan dilakukan kepada calon penerima bantuan.

Verifikasi tersebut akan dilakukan oleh Dinsosnakertrans sebagai instansi teknis, dimana Dinsosnakertrans hanya akan melakukan pengecekan terkait data yang ada dari Provinsi.

“Untuk data, by name provinsi yang mengeluarkan. Kita hanya melakukan pengecekan dan verifikasi, apakah warganya masih ada atau tidak,” ujar Hadi Muchtar, Kepala Dinsosnakertans Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan tahun ini, jumlah sumbangan yang akan diberikan sama dengan tahun lalu yakni setiap rumah tangga akan mendapat Rp 1 juta.

Dimana untuk Kota Yogyakarta ada sekitar 1.143 rumah tangga sasaran, data tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bappeda DIY sebagai instansi pelaksana.

Hadi menyebutkan dalam pelaksanaan tahun ini akan ada pengelompokan penerima bantuan. Penerima bantuan akan dikelompokan dan akan membentuk usaha, karena tujuan dari program tersebut adalah untuk memberikan bantuan untuk membentuk usaha bagi warga miskin yang memiliki potensi dan bisa dientaskan.

Setelah proses verifikasi selesai dilakukan, maka diharapkan tindak lanjut bisa segera dilaksanakan dengan pembentukan kelompok usaha.

Untuk pelaksanaan tahun ini, ditargetkan akan bisa terealisasi pada September dan Oktober 2014 mendatang

”Tujuan diberikan bantuan ini memang untuk membentuk usaha bagi masyarakat miskin yang memiliki potensi untuk bisa dientaskan,” ujar Hadi.

Terkait dengan pelaksanaan tahun lalu, Hadi mengaku tidak mengetahui mengenai evaluasi pelaksanaan penyaluran.

Karena pelaksanaan dilakukan oleh Bappeda Kota Yogyakarta, dimana untuk ditingkat DIY kegiatan tersebut di kelola Bappeda DIY.

Upaya untuk menekan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta memang terus digalakan.
Sebelumnya TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Yogyakarta juga melakukan beragam upaya untuk memberantas kemiskinan, seperti dengan menggandeng perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD melalui program CSR. (dnh)