Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Rekapitulasi Suara Lancar, Jokowi-JK Unggul 54,90 di Sultra

Komisioner KPU Sultra memaparkan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar pada pilpres 9 Juli 2014 sebanyak 1.827.083 orang.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Rekapitulasi Suara Lancar, Jokowi-JK Unggul 54,90 di Sultra
Tribunnews/Herudin
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan rekapitulasi suara Pilpres luar negeri di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2014). Dari 130 perwakilan, KPU baru merekapitulasi suara 52 perwakilan di 96 negara. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, KENDARI - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan perolehan 622.217 suara atau 54,90 persen.

"Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 511.134 suara atau 45,10 persen," kata Ketua KPU Sultra Hidayatullah di Kendari, Jumat malam (18/7/2014).

Rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan umum presiden dan wakil presidan yang dihadiri seluruh komisoner KPU kabupaten/kota serta Bawaslu Sultra dan panwas kabupaten/kota berjalan lancar dan dinamis.

Perdebatan antara saksi pasangan calon presiden, pengawas Pemilu dan penyelenggara hanya seputar akurasi data-data pemilih.

"Seluruh kabupaten/kota telah memaparkan rekapitulasi suara tanpa hambatan yang berarti," katanya.

Komisioner KPU Sultra memaparkan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar pada pilpres 9 Juli 2014 sebanyak 1.827.083 orang.

Jumlah suara pengguna hak pilih sebanyak 1.139.678 orang namun yang dinyatakan sah tercatat 1.133.351 suara dan suara tidak sebanyak 6.329.

Berita Rekomendasi

KPU Sultra mengagendakan rapat pleno rekapitulasi suara pilpres selama dua hari namun dapat diselesaikan dalam waktu satu hari.

Rapat pleno yang dikawal aparat kepolisian dihadiri saksi-saksi dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Prosesi rapat pleno diwarnai diskusi seputar data-data pemilih antara pengawas dan penyelenggara pemilihan.

Komisoner Bawaslu Sultra Munsir Salam mengatakan perdebatan saat pleno semata-mata untuk singkronisasi data pemilih.

"Masing-masing pihak memiliki wewenang dan tanggungjawab sehingga harus ada kepastian, khususnya data pemilih," kata Munsir.


Sumber: Surya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas