Masih Jadi Anak Tiri Meski Presiden Berganti Enam Kali
“Harga premium (bensin) di sini bisa mencapai Rp 10.000 sampai Rp 15.000,” ujar Syamsul.
Bagi warga kepulauan, kata Syamsul, berapapun harganya tetap saja akan dibeli. Ini bukan karena bergelimang uang, melainkan masyarakat kepulauan memang sudah terbiasa dengan harga selangit. Mereka tidak punya pilihan.
“Saya tidak tahu berapa harga gas elpiji 3 kilogram di daratan. Di sini sih Rp 28.000. Jadi, saya tidak tahu harga yang di sini itu mahal atau murah dibandingkan dengan di daratan. Kami hanya ingin pemerintah adil, karena kami pun warga negara Indonesia,” keluhnya.
Syamsul mengungkapkan, mayoritas warga di Kecamatan Sapekan memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Selisih suaranya pun sangat mencolok. Pasangan nomor urut 1 meraih 73 persen suara.
Kecenderungan pilihan masyarakat ini terjadi karena tim Prabowo-Hatta memang lebih gencar melakukan sosialisasi dan kampanye di Sapekan dibanding tim Jokowi-JK.
“Sekarang kepada Jokowi kami berharap ada perhatian lebih untuk warga kepulauan. Kami berharap kehidupan lebih baik, lebih adil, dan tidak terus menjadikan warga kepulauan sebagai anak tiri di republik ini,” katanya.
Harapan yang sama diucapkan Darul Hasyim, tokoh masyarakat di Pulau Masalembu.
Hasyim mengatakan, meski pemimpin berganti, dia dan puluhan ribu warga kepulauan memiliki harapan lama. Harapan itu adalah akses kehidupan yang lebih mudah.
Selama ini, kata dia, hidup warga kepulauan selalu dihinggapi ketidakpastian.
Dia mencontohkan, harga kebutuhan pokok yang tidak stabil sampai transportasi dari dan ke daratan yang tidak selalu ada.
Dia mengaku tidak berhenti berharap, meskipun presiden berganti, namun hidup warga kepulauan selalu sulit.
Sama dengan di Sapekan, kelangkaan BBM menjadi hantu abadi di Kepulauan Masalembu.
Di pulau ini, harga bensin bisa mencapai Rp 30.000. Harga itu hampir lima kali lipat dari harga yang dipatok pemerintah. ”Selisih harga itu sangat keterlaluan,” kata Hisyam.
Dia berharap, presiden terpilih nanti bisa melahirkan kebijakan untuk menyejajarkan kehidupan warga di kepulauan dengan di daratan.
Kondisi masyarakat di Masalembu dan kepulauan lain di Sumenep memang ironi.
