TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Hidup warga kepulauan selama ini selalu diselimuti kesulitan, utamanya pemenuhan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Mereka merasa selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah. Letak daerah yang terisolasi secara geografis menjadi alasan.

Suksesi kepemimpinan nasional memunculkan secarik harapan bagi mereka.

Harapan Syamsul sama dengan masyarakat kepulauan lain di Sumenep, Madura.

Lelaki 40 tahunan itu berharap warga kepulauan mendapat jaminan ketersediaan BBM dan listrik. Dua kebutuhan inilah yang menjadi masalah dan derita abadi.

Syamsul tidak ingat sudah berapa lama derita itu mendera. Yang ia tahu, sejak Presiden RI pertama hingga keenam, derita tak kunjung usai.

Sebagian warga bahkan merasa proklamasi kemerdekaan seakan belum pernah terdengar di kampungnya.

Kekayaan alam pulau diambil, tapi mereka tak bisa turut menikmatinya secara layak.

Pulau mereka menjadi penghasil migas terbesar ketiga di Indonesia, tapi mereka terus disuguhi kelangkaan BBM. Kalaupun tersedia, harganya jauh lebih mahal.

“Harga premium (bensin) di sini bisa mencapai Rp 10.000 sampai Rp 15.000,” ujar Syamsul.

Harga  itu jauh melebihi tarif resmi pemerintah, Rp 6.500 liter. Sulitnya jalur pengiriman selalu dijadikan alasan, sekaligus mainan para pedagang BBM.

Mereka iri dengan saudara-saudara di daratan. Juga iri pada saudara-saudara mereka di Jatim lainnya, yang selalu tercukupi BBM, dengan harga standar pula. Padahal, daerah-daerah itu jelas bukan penghasil migas.

Tingginya harga BBM, lebih-lebih saat terjadi kelangkaan, bukanlah kesulitan tunggal.

Kesulitan-kesulitan lain segera menyertai. Yang paling terasa, harga kebutuhan pokok langsung ikut melonjak selangit.